PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Padahal, konstituen PKS disebut banyak mendukung pengesahan bakal beleid tersebut.
"Konstituen pemilih PKS itu juga sebagian besar setuju sama RUU TPKS," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual, Minggu lebih kurang 2,9 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. PKS selalu konsisten menolak pembahasan RUU TPKS. Mereka ingin DPR dan pemerintah mengatur secara keseluruhan perbuatan asusila, tak hanya fokus pada tindakan yang memiliki unsur kekerasan.
Sikap menolak sudah ditunjukan saat rapat pleno pengesahan RUU TPKS pada 8 Desember 2021. Sikap tersebut kembali disuarakan pada Rapat Paripurna, 18 Januari 2022. Rapat tersebut beragendakan penetapan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Hal serupa kembali disampaikan PKS dalam rapat kerja awal pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah. Mereka meminta agar pembahasan ditunda hingga pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana disahkan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Baleg DPR Kembali Bahas Sejumlah DIM RUU TPKSAda sekitar 30 DIM yang dibahas pada rapat kali ini, sehingga diharapkan seluruh proses pembahasan akan selesai pada 5 April 2022 mendatang.
Weiterlesen »
PKS tegaskan kesiapan kawal aspirasi penolakan penundaan Pemilu 2024Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kesiapan mengawal aspirasi dari sejumlah pihak terkait penolakan penundaan Pemilihan Umum ...
Weiterlesen »
Harga Pertamax dan PPN Naik, PKS: Ini Kado PahitKenaikan harga BBM dan juga tarif PPN di bulan April ini bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Weiterlesen »
PKS Akan Kawal Aspirasi Penolakan Penundaan Pemilu 2024Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kesiapan mengawal aspirasi dari sejumlah pihak terkait penolakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Weiterlesen »
Legislator PKS Anggap Masalah Minyak Goreng Jatuhkan Wibawa NegaraLegislator PKS Anggota Komisi VI DPR menilai kelangkaan minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir telah menjatuhkan wibawa negara, dalam hal ini pemerintah.
Weiterlesen »
PKS: Pernyataan Luhut Meresahkan dan Meneror Masyarakat!Mulyanto menyebut, Luhut tidak sepatutnya berbicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kilogram.
Weiterlesen »