Delapan fraksi DPR meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sistem pemilu proporsional tertutup. Delapan fraksi DPR meminta majelis hakim...
. Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Supriansa dalam Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis .
Supriansa meminta majelis hakim MK menyatakan pasal yang digugat oleh para pemohon tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945."Menyatakan Pasal 168 ayat 3, Pasal 343 ayat 2, Pasal 353 ayat 1 huruf b, Pasal 386 ayat 2 huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat," katanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Fraksi Gerindra DPR Dukung RUU PPRT Disahkan'Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang pekerja rumah tangga, termasuk hak-haknya,' ungkap Muzani.
Weiterlesen »
Fraksi PKS Sumut Tegas Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji: Memberatkan dan Tidak AdilFraksi PKS DPRD Sumut menyatakan sikap menolak usulan pemerintah yang berencana menaikkan biaya haji 1444 Hijriah/2023 M saat Rapat Paripurna
Weiterlesen »
Anggota Fraksi PKS DPRD PKS Tegaskan Tolak Rencana Penerapan ERPKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar
Weiterlesen »
Fraksi PKS DPRD Sumut Ramai-ramai Angkat Poster Tolak Kenaikan Biaya Haji saat Rapat ParipurnaAnggota DPRD Sumut Fraksi PKS ramai-ramai mengangkat poster penolakan terhadap usulan rencana kenaikan biaya haji 2023
Weiterlesen »
Fraksi PPP Gelar Bazar di Gedung DPR, Gratiskan UMKM untuk IkutanPlt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka bazar produk UMKM dan kuliner nusantara, di gedung nusantara II DPR RI
Weiterlesen »
Fraksi PKS DPRD Sumut Bentangkan Poster Tolak Kenaikan Biaya Haji Saat ParipurnaKementerian Agama diminta untuk tidak mencari keuntungan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tugas Pemerintah memberikan pelayanan bagi masyarakat menunaikan ibadah haji.
Weiterlesen »