Akhirnya Ikut Uji Materi Presidential Threshold 20%, Ini Alasan PKS Sindonews BukanBeritaBiasa .
dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut untuk memulihkan keharmonisan bangsa dan keutuhan NKRI yang terpecah belah akibat dua pemilihan presiden terakhir.
Hal tersebut disampaikannya seusai sidang pemeriksaan pendahuluan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan oleh PKS selaku pemohon I dan Dr. Salim Segaf Al Jufri sebagai pemohon II di Jakarta, Selasa . Syaikhu mengatakan bahwa terpecah belahnya masyarakat dan bangsa Indonesia akibat dua pilpres terakhir disebabkan20% dalam Pasal 222 UU Pemilu. Ketentuan tersebut membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimunculkan terbatas, yakni hanya ada dua pasangan.
Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru menambahkan bahwa permohonan ini diajukan untuk meminta agar MK memutus PT yang proporsional di kisaran angka 7% sampai 9%. Setelah itu, maka ditentukan oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, untuk menentukan angka yang“Kami ingin menciptakan keseimbangan, yakni penguatan sistem presidensial dan penguatan demokrasi/kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, Zainudin menegaskan bahwa permohonan ini berbeda dengan permohonan-permohonan sejenis yang sebelumnya tidak diterima dan ditolak oleh MK. “Kami sependapat dengan MK bahwa angka PT merupakan open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Namun, kami menilai MK perlu membuat batas bawah dan batas atas agar angka PT tersebut dapat memperkuat sistem presidensial dan penguatan demokrasi/kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ajukan Uji Materi Presidential Threshold, PKS: Untuk Meminimalisir PolarisasiPKS ajukan uji materi presidential threshold pemilu guna mengakhiri polarisasi akibat Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya menghadirkan dua paslon.
Weiterlesen »
Hakim MK Pertanyakan Alasan PKS Uji Materi Soal Presidential Threshold 20 PersenHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan uji materi terkait presidential threshold
Weiterlesen »
MK Sentil PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen Padahal Ikut Bahas UU Pemilu | merdeka.comPKS meminta presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional menjadi 7-9 persen.
Weiterlesen »
Surya Paloh Bilang Lebih Baik Tak Usah Pemilu, PKS: Itu Hak RakyatSurya Paloh memandang lebih baik pemilu tak perlu digelar apabila berujung pada perpecahan. Ketua DPP PKS Mardani mengatakan pemilu merupakan hak rakyat.
Weiterlesen »
PKS: Seluruh Warga Negara Wajib Menjaga dan Memajukan NKRI | merdeka.comSalim menyampaikan ini dalam dialog kebangsaan dalam rangkaian Program Dr. Salim Menyapa Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk mengokohkan semangat kolaborasi diantara elemen bangsa untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa dan memajukan Indonesia.
Weiterlesen »
Politikus PKS: Pemerintah Jangan Gegabah Cabut DMO dan DPO Minyak GorengAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berhati-hati dalam memutuskan pencabutan DMO dan DPO untuk industri crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng. TempoBisnis
Weiterlesen »