Menaker mengungkap alasan RUU PPRT masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023 sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkap alasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023 sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Selain itu, dia memerinci bahwa dalam aturan ini yang ingin ditekankan oleh Pemerintah adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga . Kemudian, yang kedua mengenai perlindungan bagi pihak terkait. Selain itu, dia memastikan bahwa RUU PPRT ini nantinya akan mengatur pekerja rumah tangga dalam negeri, sedangkan untuk pekerja migran maka pemerintah disebutnya sudah memiliki UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dia berharap melalui penegasan sikap pemerintah dapat segera memberikan dan mewujudkan RUU PPRT yang memasuki waktu 19 tahun tidak kunjung rampung. “Seperti kita ketahui RUU ini memang dalam konteks waktu sudah lama sekali saya rasa, kami di pemerintahan juga berkolaborasi dan seluruh stakeholder yang ada masyarat sipil untuk diskusi dengan semua berkolabirasi ini seperti arahan Presiden untuk UU PPKS seperti dulu,” katanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Minta RUU PPRT Dikebut: Sudah 19 Tahun Tak Selesai!Jokowi memastikan pemerintah mengawal RUU PPRT yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023.
Weiterlesen »
Pekerja Rumah Tangga Rawan Kehilangan Hak, Jokowi: RUU PPRT Prioritas 2023Presiden Jokowi menyatakan jumlah pekerja rumah tangga diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya.
Weiterlesen »
RUU PPRT jadi ‘prioritas’ untuk disahkan pada 2023 setelah 19 tahun mandek - BBC News IndonesiaSetelah 19 tahun tidak kunjung disahkan, Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) “sudah masuk dalam daftar RUU prioritas 2023”. Mengapa RUU ini mendesak untuk disahkan?
Weiterlesen »
19 Tahun Belum Disahkan, UU Perlindungan PRT Jadi Prioritas JokowiPresiden Jokowi akan berupaya untuk memprioritaskan RUU PPRT menjadi UU pada tahun 2023 ini. Jokowi beralasan sudah 19 tahun RUU tersebut tak juga disahkan.
Weiterlesen »
Jokowi Utus Menteri Temui DPR Demi Percepat Pengesahan UU PPRTJokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mempercepat RUU PPRT yang mangkrak 19 tahun lamanya.
Weiterlesen »
Jokowi Kebut Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaJokowi mengatakan, sudah 19 tahun pembahasan RUU ini dilakukan, namun juga belum disahkan
Weiterlesen »