Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (14/11) mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beranggotakan lebih dari 40 organisasi non-pemerintah.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat , Senin mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beranggotakan lebih dari 40 organisasi non-pemerintah, termasuk Institute for Criminal Justice Reform , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan , dan Amnesty International Indonesia.
ICJR merekomendasikan hukum adat berlaku dalam penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat. ICJR juga meminta RKUHP membatasi apa itu hukum adat agar tidak melanggar HAM dan melanggar masyarakat adat itu sendiri. Terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, ICJR berharap semua ancaman pidananya berupa kerja sosial selama maksimal enam bulan. ICJR meminta definisi penghinaan adalah menuduh sesuatu yang diketahui tidak benar. ICJR juga mengusulkan agar lembaga negara dibatasi sehingga tidak melebar.ICJR berharap hukuman penjara atas penghinaan terhadap individu diturunkan di bawah setahun.
Ade Wahyudin dari LBH Pers mengkritik dua pasal dalam RUU KUHP terkait penyiaran dan penyebaran pemberitahuan bohong. Dia menilai pasal-pasal itu ini multitafsir dan sangat rentan untuk mengkriminalisasi masyarakat, khususnya terkait penyebaran informasi. "Tapi kamu boleh berusaha apakah dalam rapat-rapat kami, aspirasimu dibicarakan atau tidak. Anda pelajari dulu mekanisme yang ada di DPR. Anda ini seolah menuntut kami. Anda nggak punya hak . Jangan-jangan Anda pun ketika pemilu nggak mencoblos, kemudian menuntut. Ngaco aja kamu, nggak boleh," kata Bambang.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Politisi Demokrat Usul RKUHP Masukkan Pasal tentang Rekayasa KasusPasal tentang rekayasa kasus diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Usulan itu disampaikan Anggota Komisi
Weiterlesen »
Aliansi Masyarakat Sipil Perjuangkan Perubahan Pasal Bermasalah di DPR”Belum semua masukan dari kami (soal RKUHP) diadopsi pemerintah. Besok (14/11) ada agenda rapat dengar pendapat di DPR dengan aliansi. Akan kami perjuangkan lagi usulan itu,” kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
Aliansi Pendanaan Gabungan Kumpulkan 30 Miliar Dollar ASDana gabungan untuk perbaikan mitigasi iklim diluncurkan. Memang masih sedikit, tetapi harus tepat guna dan telat sasaran. Internasional AdadiKompas
Weiterlesen »
Komisi III DPR Dukung Kapolri Benahi Internal Polri | merdeka.comAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendukung setiap upaya Polri dalam melakukan pembenahan dan perbaikan.
Weiterlesen »
Eksistensi UU Keolahragaan Minim, Komisi X DPR RI dan Kemenpora Kritisi Liga di IndonesiaBeritaJabar Eksistensi UU Keolahragaan Minim, Komisi X DPR RI dan Kemenpora Kritisi Liga di Indonesia dedeyusuf uukeolahragaan tragedikanjuruhan
Weiterlesen »