Amnesty International mengkritik laporan dari delegasi pemerintah Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia mengkritik laporan dari delegasi pemerintah Indonesia dalam Sidang Universal Periodic Review Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Rabu, 9 November 2022. Salah satunya soal pernyataan pemerintah agar membedakan antara pelanggaran HAM dan penegakan hukum.'Ini statement yang tidak empati terhadap isu di Papua,' kata Media and Campaign Manager Amnesty International Indonesia Nurina Savitri dalam konferensi pers, Kamis, 10 November 2022.
Namun diakuinya, ada beberapa isu yang diangkat, contohnya masyarakat adat dan dugaan pelanggaran HAM seperti mutilasi tentara terhadap warga sipil.Dalam sidang tersebut, Yasonna juga menyerahkan laporan HAM Indonesia ke Dewan HAM PBB. Beberapa di antaranya tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya hingga kondisi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 serta upaya pemerintah dalam memastikan hak-hak warga negara.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Microsoft Dukung Transformasi Digital PT Pos IndonesiaMicrosoft Indonesia dan Pos Indonesia resmi memperkuat kemitraan untuk menghadirkan digital imperative bagi Indonesia.
Weiterlesen »
Yasonna Serahkan Laporan HAM Nasional ke Dewan HAM PBBYasonna mengatakan, dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 ini semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia.
Weiterlesen »
Komnas HAM Soroti Pengadilan Pelanggaran HAM Berat Paniai Sepi Perhatian PublikPerhatian publik pada kasus pembunuhan berencana atas Brigadir Yoshua yang melibatkan Ferdy Sambo justru jauh lebih disorot.
Weiterlesen »
Komnas HAM Sindir Ketidakseriusan Jalankan UU Pengadilan HAM |Republika OnlineAda konsekuensi atas ketidakseriusan dalam menindak perkara pelanggaran HAM.
Weiterlesen »
Pemerintah Indonesia jawab isu hukuman mati di UPR Dewan HAM PBBPemerintah Indonesia menjawab isu hukuman mati yang diangkat oleh beberapa negara khususnya Eropa, dalam Universal Periodic Review (UPR) ke-4 di Dewan HAM ...
Weiterlesen »
Indonesia Serahkan Laporan HAM Nasional kepada PBBMenteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir kepada PBB HAM
Weiterlesen »