Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau DKN dan rencana revisi UU TNI.
Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau DKN dan rencana revisi UU TNI. Usman mencurigai, pembentukan DKN dan revisi UU TNI bisa membenarkan pendekatan koersif atau pengendalian sosial dengan tindakan memaksa dan kekerasan atas nama keamanan.
"Pemerintah Jokowi bisa jadi berkaca pada pengalaman di dua dekade terakhir di dunia, atas nama keaamanan nasional penanganan kelompok-kelompok radikal dilakukan dengan pendekatan koersif inilah yang sering memproduksi pelanggaran-pelanggaran HAM," ujar Usman Hamid saat diskusi Imparsial bertajuk"Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Revisi UU TNI" di Jakarta, Jumat .
"Saya khawatir bahwa pembentukan DKN ini membenarkan pendekatan koersif untuk kelompok-kelompok radikal sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran ham di Indonesia," tutur Usman menambahkan.Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dinilai Tidak Mendesak Selain itu, Usman mengaku khawatir pembentukan Dewan Keamanan Nasional hanya ditujukan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi dan bisnis.
"Pemerintahan hari ini saya khawatir pembentukan DKN hanyalah bentuk kebijakan represif yang ingin ditujukan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan investasi untuk pembangunanan," katanya.Dikritik, Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Usman juga menilai pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebenarnya tidak sejalan dengan mandat UU Pertahanan. Sejak Tahun 2002, kata dia, UU Pertahanan justru mengamanatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, bukan DKN.
"Tugas DPN ini untuk memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertahanan, harusnya ini dulu dibentuk bukan membentuk DKN," kata Usman.TAG: Dewan Keamanan Nasional DKN Amensty International UU TNI TNI
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Arab Saudi selidiki video aparat keamanan 'pukul' sejumlah remaja perempuan di panti asuhan - BBC News IndonesiaArab Saudi menggelar penyelidikan atas sebuah video daring yang memperlihatkan sejumlah aparat keamanan memukuli beberapa remaja perempuan di sebuah panti asuhan.
Weiterlesen »
Komisi III : Pansus Skandal Sambo Sulit Dibentuk Dibutuhkan Tekanan NetizenPIMPINAN Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyebutkan pembentukan pansus hampir sulit dilakukan untuk mengusut kasus Irjen Ferdy Sambo dan membongkar dugaan penyelewengan kekuasaan di Polri.
Weiterlesen »
Anggota Komisi III DPR Sebut Pembentukan Pansus Ferdy Sambo Tak Mungkin Terjadi, Ini Alasannya - Tribunnews.comAnggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai pembentukan Pansus Ferdy Sambo sebagaimana diusulkan Usman Hamid sangat tidak mungkin terjadi.
Weiterlesen »
Dewan Muslim Inggris Sambut Gelaran Visit My MosqueDewan Muslim Inggris Sambut Gelaran Visit My Mosque
Weiterlesen »
Korupsi Hibah Rp 334 Juta, Eks Ketua Dewan Kesenian Banten Divonis 2,5 Tahun PenjaraMantan Ketua Dewan Kesenian Banten (DKB) Chavchay Syaifullah divonis 2,5 tahun penjara.
Weiterlesen »
Komisi IV DPR Sentil Kementan Soal Program Tanam Sorgum: Yang Beli Siapa?Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkritik rencana pemerintah atas program pengembangan tanaman sorgum.
Weiterlesen »