Dewan Pers akan mengajukan judicial review atas RKUHP terhadap pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan dan kebebasan pers ke MK.
Liputan6.com, Jakarta Dewan Pers akan mengajukan judicial review atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan dan kebebasan pers ke Mahkamah Konstitusi .
" waktu itu banyak dipuji-puji. Tapi dipuji-puji enggak penting, yang penting hasil akhir. hasil akhirnya ditolak semua," ungkap Atmaji. Sidang paripurna DPR mengesahkan RUU KUHP. Namun sejak pembahasannya, RKUHP kerap menuai kontroversi. Sidang dihadiri 290 anggota DPR RI. Selama sidang, sempat diwarnai perdebatan oleh salah satu anggota DPR RI, fraksi PKS.
"Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui di tingkat I. Namun, ada catatan dari Fraksi PKS," kata Dasco. Ketua AJI Sasmito Mardim mengatakan, pihaknya bersama Dewan Pers telah mendiskusikan RKUHP bersama sejumlah pihak dan praktisi hukum. Tak hanya kelompok jurnalis yang menolak disahkannya RKUHP. Banyak lintas instansi penegak hukum yang menilai ada pasal-pasal yang multitafsir.
"Pemerintah dan DPR dengan mulut manisnya mengatakan akan mengakomodir kelompok sipil, ini kembali tidak dilakukan. Hari ini AJI di 40 kota menggelar aksi serempak menuntut dua hal yakni 17 pasal yang akan mengganggu kerja jurnalis dan pemerintah serta DPR menunda pengesahannya pada 6 Deember besok," kata Sasmito.
"Kami juga mengajak rekan jurnalis di Bandung dan Jawa Barat, termasuk kawan-kawan pers mahasiswa untuk menyuarakan penolakan serupa," ucap Anggota DIvisi Advokasi AJI Bandung, Dikdik Ripaldi.Jurnalis yang bertanggung jawab menyuarakan kepentingan publik dan mengawasi kinerja penguasa, berpotensi dikekang dan bahkan dikriminalisasi."Kami melakukannya bersama kawan - kawan jejaring di Kota Bandung dan Jawa Barat," sebut Dikdik.
Yasonna memastikan, Revisi KUHP yang sudah disahkan oleh Parlemen di Senayan kini tinggal menunggu salinannya dikirimkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jubir Tepis Dewan Pers: KUHP Baru Jamin Kemerdekaan PersJubir Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menjamin KUHP versi baru memberikan kemerdekaan pers. Hal itu menampik tudingan dari Dewan Pers.
Weiterlesen »
Staf Khusus Presiden Bantah KUHP Baru Ancam Kebebasan PersDewan Pers menyatakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru disahkan.
Weiterlesen »
PBB: KUHP Indonesia Baru Ancam Privasi, Pers, dan Hak Asasi Manusia - Pikiran-Rakyat.comKUHP mengatur penghinaan terhadap presiden, bendera nasional, dan lembaga negara sebagai pelanggaran.
Weiterlesen »
Heboh Pasal Zina di RKUHP, Apa Kata Pengusaha Hotel?Heboh Pasal Zina di RKUHP, Apa Kata Pengusaha Hotel?
Weiterlesen »
Buka Ruang Partisipasi untuk Mengubah Pasal Ancaman Kemerdekaan PersSejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Pemerintah dan DPR didorong membuka ruang untuk mengubah pasal-pasal bermasalah pada tenggat waktu tiga tahun sebelum KUHP baru itu diberlakukan. Dikbud AdadiKompas
Weiterlesen »