Pemprov DKI Jakarta tidak akan membangun lagi jalur sepeda untuk tahun 2023.
JawaPos.com – Hal itu dikarenakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 Komisi B DPRD DKI, Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya mengusulkan anggaran evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada saat ini.
“Rp 7,5 miliar itu terdiri dari anggaran 2 miliar untuk mengevaluasi jalur sepeda yang sudah ada. Kemudian sosialisasi hasil evaluasi itu Rp 500 juta yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp 100 juta. Kemudian Rp 5 miliar lagi untuk optimalisasi, tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta,” jelas Taufik saat dihubungi wartawan, Kamis .
Dengan begitu, kata Taufik, tak ada anggaran yang dipakai lagi untuk penambahan jalur sepeda di DKI Jakarta untuk tahun depan, meski sebelumnya dalam KUA PPAS sempat ada usulan untuk anggaran tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
LBH Jakarta Soroti Pemangkasan Subsidi Tiket Transjakarta dan Penghapusan Anggaran Jalur SepedaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti sikap Pemprov DKI yang berencana memangkas subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) Transjakarta
Weiterlesen »
DKI Hapus Anggaran Jalur Sepeda 2023 Susunan AniesAnggaran jalur sepeda yang terdapat dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 susunan Anies Baswedan sepakat dihapus dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Weiterlesen »
Foto : Pemprov DKI Setop Pembangunan Jalur Sepeda pada 2023 | merdeka.comPemprov DKI Setop Pembangunan Jalur Sepeda pada 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sepakat menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota dalam APBD 2023.,Jalur Sepeda Jakarta,Pemprov DKI,Jakarta,Viral Hari Ini
Weiterlesen »
Anggaran untuk Inspektorat di Pemprov NTB Masih di Bawah KetentuanKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov NTB agar bisa memenuhi batas bawah alokasi anggaran pengawasan untuk Inspektorat
Weiterlesen »
Kemenkes: Tak Ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal AkutKementerian Kesehatan mengklaim tidak ada penambahan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak dalam kurun waktu dua pekan terakhir.
Weiterlesen »
Ratusan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Lampung Selatan, Tuntut Penambahan Kuota Penerimaan Guru P3KRatusan guru honorer yang tergabung dalam Forum GLPG PPPK Kabupaten Lampung Selatan, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lampung Selatan.
Weiterlesen »