Dedi menyarankan pemerintah mencabut Permen Menperin No.8/2022 karena tidak sejalan dengan UU dan tidak melibatkan pihak-pihak lain yang seharusnya ikut berperan dari hulu ke hilir.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengusulkan pemerintah untuk membentuk Satgas Minyak Goreng yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga.
''Saya mengusulkan agar diubah menjadi Satgas Minyak Goreng atau SKB yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri,'' kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat Dia menyarankan pemerintah mencabut Permen Menperin No.8/2022 karena tidak sejalan dengan UU dan tidak melibatkan pihak-pihak lain yang seharusnya ikut berperan dari hulu ke hilir. ''Tanpa pengawasan yang ketat dari hulu terkait pasokan bahan baku, distribusi produksi, pengendalian harga, dan penegakan hukum yang tegas maka kebijakan apa pun tidak akan mampu mengatasi kelangkaan dan harga yang mahal,'' katanya.
keekonomian berarti mempertimbangkan harga bahan baku, harga pokok produksi, biaya distribusi, dan keuntungan yang wajar dengan kondisi makro ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat. Itulah filosofi UU tentang perdagangan dan itu arti kehadiran negara,'' tuturnya. Politikus PDIP Perjuangan ini berpendapat bahwa langkah yang dilakukan pemerintah saat ini melalui tiga paket kebijakan tidak akan efektif ''Saya khawatir bahwa kebijakan yang diambil saat ini tidak sejalan dengan UU dan regulasi yang ada, tidak akan menyelesaikan persoalan dan berpotensi menimbulkan masalah baru,'' demikian Deddy Yevri Sitorus.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ironi Legislasi, RUU Mendesak Justru Diabaikan Pemerintah-DPRTak seperti RUU Cipta Kerja dan Ibu Kota Negara, sejumlah RUU yang mendesak untuk publik, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, justru tak kunjung disahkan. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Weiterlesen »
Anggota DPR: Kemendag-BPKP audit investigasi distribusi minyak gorengAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan Kementerian Perdagangan untuk bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ...
Weiterlesen »
Maraknya Kasus Investasi Bodong di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam Cecar Bappebti!Mufti menjelaskan, ada korban penjual gorengan yang merugi Rp30 juta karena tergoda bujukan afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan.
Weiterlesen »
AS Minta Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: Indonesia Presidensi, Bukan Event OrganizerIndonesia sebagai presidensi G20diharapkan mampu mengambil momentum tersebut untuk membawa perdamaian atas konflik Rusia-Ukraina.
Weiterlesen »
Usulan Koruptor Dituntut Hukuman Mati Wujud Kekesalan Anggota DPRAbdul Fickar Hadjar menilai usulan agar koruptor yang merugikan negara di atas Rp 100 miliar dituntut hukuman mati merupakan wujud kekesalan anggota DPR.
Weiterlesen »