Anggota Komisi II DPR: Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Oleh karena itu, Komisi II DPR RI akan memanggil Menteri Dalam Negeri guna menjelaskan terkait Pj kepala daerah di suatu daerah masih ada yangKemendagri diminta untuk mengeluarkan ketentuan atau peraturan tentang Pj Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, dan harus di atur secara tegas dalam konsideran SK pelantikan bahwa pejabat yang
diangkat sebagai Pj kepala daerah dinonaktifkan sementara dari jabatan sebelumnya dan tidak boleh rangkap dengan jabatan lainnya."Pj kepala daerah harus fokus dan konsentrasi penuh dengan tugasnya yang sangat krusial dan strategis sebagai Pj sampai terpilihnya Kepala Daerah definitif pada Pilkada serentak 2024," kata anggota Baleg DPR RI tersebut
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Rico Sia Desak Pimpinan DPR Agendakan Pengesahan RUU Papua Barat DayaRico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua rapat paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI.
Weiterlesen »
KPK Panggil Anggota DPR Sofyan Ali Terkait Kasus Suap Ketuk Palu APBD Jambi | merdeka.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sofyan Ali, anggota DPR RI. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akan dimintai keterangan terkait pengembangan kasus suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.
Weiterlesen »
Di Tengah Isu Disharmoni Panglima dan KSAD, Anggota Komisi I DPR Pastikan TNI SolidKomisi I DPR memastikan TNI tetap solid, meski sempat ada isu disharmoni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Weiterlesen »
Anggota DPR : Guru Jadi Ujung Tombak Seluruh Aktivitas PendidikanKomisi X DPR RI sejak awal memposisikan sebagai komisi yang terus-menerus berdampingan dan memperjuangkan posisi guru.
Weiterlesen »
DPR Setujui Ahmadi Noor Supit Jadi Anggota BPKDPR menyetujui Ahmadi Noor Supit menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 menggantikan Haris Azhar yang meninggal dunia.
Weiterlesen »
Ipda Arsyad, Polisi yang Didemosi 3 Tahun di Kasus Sambo Merupakan Anak Anggota DPR - Tribunnews.comIpda Arsyad Daiva Gunawan dihukum demosi selama 3 tahun oleh KKEP di kasus penanganan kematian Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Weiterlesen »