Anies merivisi kenaikan UMP sebelumnya yang hanya 0,85% sesuai rekomendasi pemerintah pusat.
"Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," tulis keputusan hakim dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara , Selasa .Artinya keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikkan UMP sebesar Rp 225.000 menjadi 4.641.854 tidak berlaku.
"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat," tulis SIPP PTUN Jakarta.
Anies tetap harus memberlakukan kenaikan UMP sebesar 0,85% atau sebesar Rp 37.000 sesuai Kepgub DKI 1395 tahun 2021. Nilai kenaikan ini merupakan tuntutan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anies Kalah di PTUN Terkait UMP, Apindo: Alhamdulillah Keputusannya Arif |Republika OnlineApindo menunggu pelaksanaan dari Gubernur Anies Baswedan terkait pembatalan itu.
Weiterlesen »
PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha, Anies Harus Batalkan Revisi UMP Jakarta 2022PTUN DKI Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait pembatalan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies Baswedan.
Weiterlesen »
PTUN Batalkan Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen | merdeka.comPTUN Batalkan Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Weiterlesen »
Sarat Makna Sapi Kurban Anies, Pengamat: Jadi Kuda Hitam Pilpres hingga Tak Mau Kalah dari JokowiSapi kurban pemberian Gubernur DKI Anies Baswedan untuk Jakarta International Stadium (JIS) berjenis limosin dengan bobot 1,1 ton dinilai sarat makna politik.
Weiterlesen »
PTUN Jakarta batalkan Keputusan Gubernur DKI soal UMP 2022Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang ...
Weiterlesen »
Pemprov DKI evaluasi putusan PTUN soal pembatalan Pergub UMP 2022Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta soal pembatalan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum ...
Weiterlesen »