KSPI menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021, dalam formula kenaikan upah minimum termasuk UMP yang sekarang sudah diubah ke dalam Permenaker No 18/2022.
Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021, dalam formula kenaikan upah minimum termasuk UMP 2023 yang sekarang sudah diubah ke dalam Permenaker No 18/2022.
Namun menurutnya, di dalam PP 36/2021 ada ketentuan yang mengatur adanya batas bawah dan batas atas. Padahal konsep seperti itu di seluruh dunia tidak dikenal.Dia menjelaskan, di dalam Konvensi ILO 133, UU No 13 Tahun 2023, maupun omnibus law yang saat ini ditolak buruh, yang namanya upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.
2 dari 4 halamanBertentangan dengan AturanMenurut Said Iqbal, sikap Pemerintah yang menerbitkan Permenaker No 18 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab hanya satu pasal di dalam PP 36/2021 yang diturunkan menjadi Permenaker 18/2022, yaitu pasal terkait dengan kenaikan upah minimum.
Lalu mengapa masih saja dipermasalahkan bahwa seolah-olah di tekstil dan garmen terjadi PHK besar-besaran sehingga tidak mampu menaikkan upah. Menurut Said Iqbal, itu hanya akal-akalan Apindo agar untuk menekan upah buruh. Ancaman resesi ekonomi global yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan, perlindungan hukum terhadap iklim usaha yang kondusif dan rasa keadilan perlu dikedepankan agar pelaku usaha dapat tetap survive memberikan nilai tambah dari mata rantai ekonomi yang dihasilkan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Penetapan UMP 2023 Gunakan Aturan Permenaker 18/2022, Apindo Boyolali KecewaApindo Boyolali kecewa dengan adanya regulasi baru yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023
Weiterlesen »
Kadin Gugat Uji Materiil Permenaker 18/2022 Soal UMP 2023 Naik 10 PersenKadin akan melakukan uji materiil terhadap peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Weiterlesen »
KADIN Akan Gugat Permenaker 18 Tahun 2022 yang Batasi Kenaikan UMP Maksimal 10 PersenPengusaha tetap ingin pakai Aturan turunan UU Cipta Kerja agar tidak ada dualisme kebijakan.
Weiterlesen »
Kadin Akan Ujukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023Kadin Indonesia bersama asosiasi pengusaha berencana mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.
Weiterlesen »
Heru Budi Pastikan Permenaker No 18 Tahun 2022 Jadi Acuan Tentukan Besaran UMP DKI 2023Heru mengaku masih belum menentukan nilai pasti besaran UMP DKI 2023. Dia menyampaikan laporan resmi masih dalam pembahasan internal Dinas Tenaga Kerja DKI.
Weiterlesen »
Tentukan Besaran UMP DKI 2023, Pj Gubernur Heru Gunakan Permenaker No 18 Tahun 2022 | merdeka.comKendati demikian, Heru mengaku masih belum menentukan nilai pasti besaran UMP DKI 2023. Dia menyampaikan laporan resmi masih dalam pembahasan internal Dinas Tenaga Kerja DKI.
Weiterlesen »