Kehadiran 3 Provinsi Baru Papua Bakal Menambah Anggaran Pemilu
- Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan 3 Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua. Penambahan 3 provinsi baru Papua dipastikan memiliki dampak pada sejumlah aspek.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, pemekaran provinsi Papua bisa menambah anggaran Pemilu 2024. Hal ini karena penyelenggaraan Pemilu 2024 akan digelar di 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Lebih lanjut, Ahmad Doli juga mengatakan bahwa DPR sedang merevisi UU Nomr 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Polri Segera Bentuk 3 Polda Baru Usai DPR Tetapkan 3 Provinsi Baru di PapuaKepolisian Republik Indonesia atau Polri akan membentuk tiga kepolisian daerah atau polda baru di pulau Papua.
Weiterlesen »
3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus DirevisiDPR disebut bakal segera mengesahkan tiga rancangan undang-undang terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua. * Nasional
Weiterlesen »
IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Bakal Menambah Tantangan Pemilu 2024, Anggaran dan UU Bisa BerubahKetua KPU Hasyim Asy
Weiterlesen »
Masyarakat Papua Menolak Pembentukan Tiga Provinsi BaruRencana pengesahan tiga provinsi baru di Papua sebagai daerah otonom baru menuai aksi protes dan ancaman dari masyarakat setempat. Pemekaran provinsi dianggap tak akan menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di Papua.
Weiterlesen »
DPR sahkan tiga RUU provinsi baru Papua, tapi 'perpecahan masyarakat adat sudah terjadi' - BBC News IndonesiaKini ada tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. Pegiat kemanusiaan di Papua mengatakan saat ini telah terjadi perpecahan antara masyarakat adat di Nabire yang tidak mau bergabung dengan provinsi baru.
Weiterlesen »
RUU Daerah Otonom Baru Papua Resmi Jadi Undang-UndangTiga RUU DOB Papua itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Weiterlesen »