Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kabupaten Lembata, NTT, akan memeriksa seorang ASN berinisial PPW yang diduga melakukan korupsi dana desa senilai Rp 1 miliar. - Regional
, NTT, akan memeriksa seorang aparatur sipil negara berinisial PPW yang diduga melakukan korupsi dana desi senilai Rp 1 miliar.
Kepala BKSDM Kabupaten Lembata Said Kopong menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan menyusul adanya perintah dari Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Djawa."Yang bersangkutan berinisial PPW. Saat ini satuan kerjanya di Kecamatan Lebatukan," ujar Said saat dihubungi, Jumat . Ia mengatakan, PPW akan diperiksa tim internal dari Pemkab Lembata untuk memastikan keterlibatannya. Kuat dugaan, PPW juga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
"Maka secara prosedural dalam waktu dekat akan didahului dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa," katanya. Sebelumnya, Penjabat Bupati Marsianus meminta BKPSDM segera memproses pemecatan PPW karena melakukan dugaan tindak pidana korupsi."Dia aparatur sipil negara . Saya sudah minta kepala BKPSDM untuk proses sesuai aturan kepegawaian. Kalau dia ini dipecat saja," ujarnya, Kamis .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Penjabat Wali Kota Banda Aceh Diminta Jaga Netralitas ASNTahun 2021, Banda Aceh menjadi daerah dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Aceh. Ekonomi Banda Aceh juga daerah dengan penduduk miskin paling sedikit di Aceh. Banda Aceh bertopang pada sektor perdagangan. Nusantara AdadiKompas
Weiterlesen »
Dilaporkan Adik, Seorang ASN dan Suami Agunkan Empat Sertifikat TanahPencairan uang pinjaman kepada kedua tersangka sudah sesuai prosedur perbankan.
Weiterlesen »
1.834 Pegawai non ASN Bakal Jadi OutsourcingPara pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Batu kini patut was-was.
Weiterlesen »
Pengangkatan Guru yang Lulus Seleksi Program ASN P3K Masih Menyisakan Masalah |Republika OnlineKoordinasi antar lembaga kementrian dan perintah daerah harus disolidkan
Weiterlesen »