Ruang dialog perlu dibuka lebih luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 'Omnibus Law' Kesehatan. Semua pihak terkait, terutama organisasi profesi bidang kesehatan perlu dilibatkan sehingga semua pihak terakomodir. Kesehatan AdadiKompas
Tenaga kesehatan memasang spanduk aksi di mobil komando saat aksi demo tolak RUU Kesehatan Omnibus Law di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin . Demo digelar untuk mendesak anggota DPR RI untuk mencabut RUU Kesehatan Omnibus Law dari Program Legislasi Nasional prioritas di tahun 2023.
JAKARTA, KOMPAS – Penolakan dari sejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan terhadap Rancangan Undang Undang Kesehatan semakin menguat. Proses penyusunan yang tertutup serta tidak melibatkan organisasi profesi dan masyarakat sipil memperkuat alasan penolakan tersebut. Untuk itu,dialog yang lebih luas yang melibatkan berbagai pihak terkait harus terus dibuka oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono menuturkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang disusun dengan model omnibus atau dengan menghimpun sejumlah regulasi tersebut harus melibatkan banyak pihak terkait. Itu karena peraturan tersebut menyangkut berbagai kepentingan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak BurukCISDI menyampaikan kritik atas dua pasal kesehatan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Weiterlesen »
PDIP Ungkap Alasan Pentingnya RUU PPRT DisahkanPDIP menekankan pentingnya Rancangan undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disahkan.
Weiterlesen »
GMNI Nilai RKUHP Ancam Demokrasi di Indonesia |Republika OnlineGMNI kritik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Weiterlesen »
Diduga 48 Pasal Bermasalah, Masyarakat Tolak RKUHP di Depan IstanaAksi penolakan terhadap rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus bergulir.
Weiterlesen »
PDIP Sebut RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Harus Segera DisahkanKetua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu mengatakan, pihaknya mendukung agar Rancangan Undang-Undang Perlidungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan.
Weiterlesen »