RUU LLAJ dikeluarkan dari Prolegnas 2023, inilah 39 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2023.
"Sebelumnya empat fraksi setuju untuk tidak memasukan RUU LLAJ dalam Prolegnas 2023 dan lima fraksi setuju. Namun Golkar menarik diri dan Fraksi PDIP memasukkan agar menjadi usulan pemerintah namun kami serahkan kepada pemerintah," ujarnya.
Raker Baleg bersama pemerintah dan DPD RI pada Rabu telah menyepakati 41 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Karena itu, setelah keputusan Raker Baleg pada Senin , maka RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah 39 RUU.1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) 25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh27. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Australia Keluarkan Travel Warning untuk RI, Buntut KUHP DisahkanDisahkannya RKUHP menjadi undang-undang, ternyata mengundang respon hingga dunia internasional, seperti pemerintah Australia yang mengeluarkan travel warning bagi warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia.
Weiterlesen »
Daftar UMP dan UMK Kepri 2023, Berlaku Mulai 1 Januari 2023Besaran UMP dan UMK 2023 di Provinsi Kepulauan Riau akan digunakan sebagai dasar penentuan upah pekerja di 5 kabupaten dan 2 kota.
Weiterlesen »
Soroti RUU PPSK, Ekonom Ingatkan Bahaya Burden Sharing bagi Independensi Bank IndonesiaBhima Yudhistira, mengungkap dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (RUU PPSK) terdapat kontradiksi.
Weiterlesen »
Secepat Kilat, RUU PPSK Diketok Minggu DepanRUU P2SK telah disepakati dan siap disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR pekan depan.
Weiterlesen »
Indef: RUU PPSK Bukan Jawaban yang Tepat Hadapi Krisis Tahun DepanIndef menilai RUU PPSK bukanlah solusi menghadapi krisis pada 2023 mendatang.
Weiterlesen »
KSP: Pengesahan RUU KUHP tonggak baru kemajuan IndonesiaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi penanda ...
Weiterlesen »