Banggar DPR tidak menyetujui tambahan kuota Pertalite dan Solar Subsidi dan meminta Pertamina membangun sistem MyPertamina
Saat ini, Pertamina sendiri memang masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut.
Menurut Said selama ini LPG 3 Kg setidaknya hanya dinikmati 22% masyarakat bawah dan 86% masyarakat berpenghasilan tinggi. Sehingga, jika kondisi tersebut kemudian diteruskan menjadi tidak sehat karena yang mau dibantu akhirnya tidak mendapatkan apapun dari barang subsidi."Termasuk Pertalite dan Solar dinikmati 79% dari 50% masyarakat menengah sedangkan 40% masyarakat bawah hanya menikmati 27%. Maka isunya bukan penambahan kuota.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyebutkan rencana penambahan kuota BBM untuk Pertalite dan Solar subsidi sampai saat ini belum diputuskan. Namun, jika kuota kedua BBM tersebut tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite dan Solar hanya cukup hingga Oktober-November mendatang."Antara Oktober- November bergantung perkembangan konsumsi," kata Saleh kepada CNBC Indonesia, Jumat .
Adapun, jika pembatasan berlaku mulai Agustus, konsumsi Pertalite pada tahun ini setidaknya akan susut hingga 1,7 juta KL menjadi 26,71 juta KL dari perkiraan sebelumnya sebesar 28,5 juta KL. Begitu juga dengan BBM jenis JBT Solar akan susut dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 17,2 juta KL menjadi 16,36 juta KL.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR Tampung Masukan RKUHP Asal Terkait 14 Isu Krusial | Kabar24 - Bisnis.comMasukan terkait RKUHP asalkan terbatas dalam konteks 14 isu krusial yang telah disepakati DPR dan pemerintah.
Weiterlesen »
Komisi I DPR Targetkan RUU PDP Diketok Masa Sidang AgustusKetua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) sudah selesai dibahas.
Weiterlesen »
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa'Dugaan kami (Cak Imin) telah menyalahi jabatan sebagai pimpinan DPR RI bidang Kesra,' ujar Lisman.
Weiterlesen »
YLBHI minta Pemerintah dan DPR lakukan pembahasan terbuka RKUHPKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur minta Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka Rancangan Kitab Undang-Undang ...
Weiterlesen »
Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok BesokSeluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dibawa ke pembicaraan tingkat dua untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. TempoNasional
Weiterlesen »
Bos Pertamina Dicecar Anggota DPR soal MyPertamina: Jangan Bikin Rakyat SulitDirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dicecar habis-habisan Komisi VI DPR RI terkait penggunaan MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar.
Weiterlesen »