RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti aduan masyarakat terkait BPJS Kesehatan dan JKN di Jawa Tengah. Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang mengataka…
RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menindaklanjuti aduan masyarakat terkait BPJS Kesehatan dan JKN di Jawa Tengah.
Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang mengatakan, dalam rapat dengar pendapat yang digelar di kantor DPD Jateng tersebut permasalahan yang timbul yakni terjadi tidak sinkron data antara dari Kementrian Sosial dengan Pemerintah Daerah . Dari hasil rapat itu, terungkap bahwa kementrian sosial ternyata tidak menyerahkan datanya kepada pemerintah daerah, sehingga pemda tidak mengetahui adanya selisih data.
“Ada sebagian dari kewajiban pembayaran kredit kepada BPJS itu wajib dibayarkan. Nah, data ini tidak diketahui Si A atau Si B, apakah sudah meninggal atau sudah pindah. Itu yang kami gali, apa penyebabnya sehingga nanti bisa diselesaikan di pusat” ujarnya. BAP nantinya akan menemui Direksi BPJS maupun Kementerian Kesehatan, Kementrian Sosial, bahkan Kementrian Dalam Negeri yang berkaitan dengan data penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. Ia menilai, data yang kurang sinkron berasal dari pelayanan kesehatan antara BPJS dengan dukcapil.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
BPJS Kesehatan: Tak Boleh Ada Diskriminasi Pemberian Manfaat JKN-KISBPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian manfaat dari program JKN-KIS.
Weiterlesen »
Mau Ada 'BPJS Orang Kaya', Ini Iuran BPJS Kesehatan Per 24 November 2022Menkes harap masyarakat mampu tidak membebani negara dan membayar BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan asuransi swasta. Meskipun begitu, iuran BPJS Kesehatan hingga hari ini masih belum berubah. Berikut besarannya.
Weiterlesen »
Akan Ada 'BPJS Orang Kaya', Ini Iuran BPJS Kesehatan Per 25 November 2022Iuran BPJS Kesehatan hingga hari ini masih belum berubah. Meskipun uji coba penghapusan kelas BPJS Kesehatan sudah dilakukan sejak 1 Juli 2022 kemarin.
Weiterlesen »
Menkes Klarifikasi 'BPJS bagi Orang Kaya': BPJS Harus Didesain agar Layanan Adil | merdeka.comBudi mengklarifikasi terkait “BPJS bagi orang kaya” dalam RDP bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/11) lalu, bahwa pernyataannya bukan berarti meminta BPJS untuk tidak melayani ataupun melayani kebutuhan masyarakat yang tergolong kaya.
Weiterlesen »
Doddy Prawiranegara Heran Teddy Minahasa Cabut BAP & Tampak Berkuasa, Atur Pertanyaan PenyidikPengacara mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Adriel Viari Purba, heran soal alasan pencabutan BAP Irjen Teddy Minahasa.
Weiterlesen »
Operasi Tanpa Biaya, Bripka Faizal Bersyukur Terdaftar Peserta JKNLaparoskopi merupakan prosedur bedah yang memungkinkan ahli bedah mengakses bagian dalam perut dan panggul tanpa harus membuat sayatan yang besar di kulit.
Weiterlesen »