Bawaslu terima 313 aduan masyarakat dan pengawas pemilu yang mengaku nama dan NIK mereka dicatut bakal calon anggota DPD untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Pencalonan.
Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima 313 aduan masyarakat dan pengawas pemilu yang mengaku nama dan NIK mereka dicatut bakal calon anggota DPD untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Pencalonan .
Bawaslu pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menyurati Komisi Pemilihan Umum agar mengoreksi nama-nama tersebut. Bawaslu mencatat setidaknya terdapat 313 aduan masyarakat berdasarkan hasil rekapitulasi data yang didapat dari posko aduan di 21 provinsi. Selanjutnya, aduan terbanyak tercatat di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 56 aduan dari total jumlah aduan yang masuk se-Indonesia. Kemudian, pengaduan terbanyak kedua berada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 35 aduan, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sejumlah 29 aduan.
Sebagai informasi, pendirian posko aduan Bawaslu merupakan tindak lanjut atas Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?Jangan lupa validasi NIK jadi NPWP untuk pengurusan administrasi perpajakan, termasuk lapor SPT Tahunan.
Weiterlesen »
Gagal Validasi NIK jadi NPWP? Ini Solusinya!Simak cara validasi NIK jadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Begini solusinya jika Anda gagal validasi secara online.
Weiterlesen »
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Pemerintah menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022.
Weiterlesen »
Wajib Pajak Tak Validasi NPWP dan NIK, Ini Konsekuensinya!Wajib pajak dihimbau memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera.
Weiterlesen »
Ketua DPD RI Seharusnya Perjuangkan Penguatan Sistem Bikameral, Bukan Kembali ke UUD 1945 AsliKetua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti seharusnya memperjuangkan penguatan fungsi bikameral, bukan kembali ke UUD 1945 asli. .
Weiterlesen »
Pengurus DPW dan DPD Rekan Anies se-Lampung Resmi DilantikKETUA Umum DPP Rekan Anies, Dedi Satria, melantik pengurus DPW hingga DPD kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, Minggu (22/1/2023).
Weiterlesen »