Benarkah Pemerintah Mengusulkan Revisi UU IKN demi Menarik Investor

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Benarkah Pemerintah Mengusulkan Revisi UU IKN demi Menarik Investor
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 korantempo
  • ⏱ Reading Time:
  • 18 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

UU IKN, belum setahun sudah direvisi. Untuk apa? Untuk siapa? KoranTempo

Proses pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 4 Oktober 2022. ANTARA/Rivan Awal Lingga- Belum sampai setahun sejak disahkan pada Februari lalu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah diusulkan untuk diubah oleh pemerintah. Usulan

itu, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, disetujui untuk masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2023. Sejumlah pemerhati kebijakan menduga upaya revisi tersebut bertujuan memuluskan pembiayaan proyek Ibu Kota NegaraSilahkan berlangganan untuk menikmati akses penuh artikel eksklusif Tempo sejak tahun 1971

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

korantempo /  🏆 38. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Portofolio Startup Investor GoTo yang Jokowi Tolak Masuk IKNPortofolio Startup Investor GoTo yang Jokowi Tolak Masuk IKNInvestor startup yang proposal investasinya di IKN ditolak pemerintah, punya saham di banyak startup terkenal Indonesia.
Weiterlesen »

Ungkap Alasan Softbank Batal Masuk IKN, Bahlil: Nggak Untung untuk NegaraUngkap Alasan Softbank Batal Masuk IKN, Bahlil: Nggak Untung untuk NegaraMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasan SoftBank Corp batal investasi di IKN Nusantara Kalimantan Timur.
Weiterlesen »

Moeldoko: KUHP Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini |Republika OnlineMoeldoko: KUHP Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini |Republika OnlineKUHP mendekonstruksi paradigma hukum pidana menuju keseimbangan.
Weiterlesen »

Moeldoko Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat IniMoeldoko Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat IniMenurut dia, KUHP saat ini menjadi target mispersepsi bahkan hoaks baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman yang jelas di masyarakat.
Weiterlesen »

Subsidi Pemerintah untuk Kendaraan Listrik Layak DitentangSubsidi Pemerintah untuk Kendaraan Listrik Layak DitentangRencana pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang membeli kendaraan listrik, baik itu mobil maupun motor terus mendapat penolakan. Pengamat
Weiterlesen »

Pemerintah Beri Insentif untuk Pembelian Mobil & Motor Listrik, MTI Minta Bus Listrik Tak DilupakanPemerintah Beri Insentif untuk Pembelian Mobil & Motor Listrik, MTI Minta Bus Listrik Tak DilupakanMTI meminta pemerintah tidak melupakan insentif untuk bus listrik setelah ada rencana insentif untuk pembelian mobil listrik dan motor listrik hingga Rp80 juta.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-13 09:48:19