Pihak Kementerian ATR/BPN buka suara merespons kritik Ombudsman soal kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat transaksi jual beli tanah.
Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan jual beli tanah dikritik Ombudsman. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng
"Kami minta K/L yang memiliki jenis pelayanan publik yang tercantum di Inpres 1 2022 ini jangan buru-buru memberlakukan itu sebagai prasyarat sebelum Mendagri, Menkes, dan Mensos bereskan puluhan instruksi presiden yang ada. Ini terlalu buru-buru dan terlalu bersemangat namun prosesnya tidak dijalankan dengan baik," ungkap Robert dalam diskusi publik virtual Ombudsman, Jumat .
Merespons kritik tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pun buka suara. Juru Bicara ATR BPN, Teuku Taufiqulhadi menegaskan syarat BPJS Kesehatan untuk transaksi jual beli tanah bukan kebijakan buru-buru.Dia menjelaskan rencana itu sudah dipikirkan dengan berbagai cara, seperti BPJS Kesehatan yang digunakan untuk syarat jual-beli tanah dan syarat mengurus Surat Izin Mengemudi oleh kepolisian.
"Salah satu caranya adalah melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya dalam masalah melalui pertahanan, melalui Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , melalui kepolisian, dan sebagainya agar dengan demikian akan mempercepat kepesertaan masyarakat," kata Taufiqulhadi kepada detikcom, Jumat ."Sehingga bisa mencapai 100% sesegera mungkin, jadi tidak ada yang terburu-buru dan itu juga tidak ada yang susah.
"Artinya gini ada BPJS nya nggak? Kalau ada ya sudah di fotocopy, dilengkapkan ke dalam dokumen yang akan menjadi wadah, sudah selesai. Uji coba nya itu nggak perlu lama-lama. Sekarang juga Anda bisa, karena itu hanya dalam 1 detik itu sudah selesai," sambung Taufiqulhadi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tiga Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan, Kartu JKN-KIS Aktif atau Tidak, Tanpa Tatap MukaPeserta JKN-KIS BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengecek status kepesertaan JKN-KIS secara tatap muka melalui Mobile Customer Service (MCS)
Weiterlesen »
Layanan Penyakit Gagal Ginjal Telan Biaya BPJS Kesehatan Rp6,5 TriliunTotal biaya layanan kasus gagal ginjal yang dijamin BPJS Kesehatan puluhan triliun rupiah.
Weiterlesen »
Daftar Orang yang Bebas dari Syarat Jual Beli Tanah Pakai BPJS KesehatanKepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat untuk mengurus jual beli tanah. Namun, syarat tersebut tidak berlaku untuk semua orang.
Weiterlesen »
Awal Mula BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah csBPJS Kesehatan jadi syarat baru untuk layanan publik di Indonesia. Begini awal mulanya.
Weiterlesen »
Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik Sebenarnya Sudah Sejak 2011Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk sejumlah layanan publik sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, sudah disebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011.
Weiterlesen »
Karyawan Punya Asuransi Kesehatan Swasta, Beli Tanah Tetap Wajib BPJSKepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat untuk mengurus jual beli tanah sudah berlaku sejak 1 Maret 2022.
Weiterlesen »