Perlindungan jaminan sosial bagi para pelaku olahraga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin menilai adanya dukungan pemerintah lewat UU Keolahragaan mampu mengakselerasi jumlah pelaku olahraga yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
"Hari ini kita hadirkan para pelaku olahraga untuk berdiskusi tentang Undang-Undang Keolahragaan yang dampaknya ternyata luar biasa bagi teman-teman pelaku olahraga. Terbitnya regulasi ini adalah bukti nyata hadirnya negara untuk memastikan seluruh pelaku olahraga di Indonesia bisa memiliki kepastian saat mengalami risiko cedera saat bertanding, sebab seluruh risiko kecelakaan kerja yang terjadi akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan," jelas Zainudin.
Ia mengungkapkan pihaknya juga langsung bergerak cepat melakukan sinergi pasca terbitnya UU Keolahragaan. Adapun sinergi ini dilakukan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dituangkan lewat Perjanjian Kerja Sama. "Tadi kita sudah mendengar testimoni dari seorang pelaku olahraga yang sudah pernah merasakan langsung manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Saya kembali mengajak seluruh pelaku olahraga yang lain untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar dapat lebih aman dalam berlatih maupun berkompetisi seperti kampanye kami Kerja Keras Bebas Cemas," tegasnya.Diketahui, testimoni dari atlet ini disampaikan oleh pebasket asal Bandung, Zahra Syania.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tangis VA Pecah Lihat Nyawa Anaknya Melayang di Tangan Sang KekasihAtas perbuatannya, pelaku dikenai Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
Weiterlesen »
DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undangSaid Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.
Weiterlesen »
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU KoperasiMahfud MD memastikan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosurya
Weiterlesen »
Terdakwa Indosurya Bebas, Pemerintah Revisi UU KoperasiDengan merevisi UU Koperasi, pemerintah berharap penipuan dengan kedok koperasi seperti yang terjadi di Indosurya dapat segera diakhir dan ditangkal.
Weiterlesen »
WNI Pengibar Bendera China di Indonesia Bisa Disanksi? Ini Kata Pakar |Republika OnlinePengibaran bendara China di Indonesia bisa dianggap melanggar undang-undang
Weiterlesen »