Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun menyampaikan bahwa sebanyak 41 LKPD belum memperoleh opini WTP.
“Penyebabnya, yakni terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain pada akun aset tetap dan akun belanja modal,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat .
Pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah, antara lain pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di 34 pemerintah provinsi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
BPK Sebut Transaksi BI FAST Tak Transparan, Ini Tanggapan BI!Bank Indonesia (BI) buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Weiterlesen »
Hadiri Rakerda HIPMI Papua, Bagas Adhadirgha Sampaikan Hal IniCalon ketua umum badan pengurus pusat (BPP) HIPMI Bagas Adhadirgha menghadiri Rakerda HIPMI Papua. HIPMI
Weiterlesen »
BPK Temukan Masalah dalam Penyaluran KJP Plus dan KJMU DKIBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Weiterlesen »
BPK Temukan Dana KJP Plus dan KJMU Mengendap hingga Rp 82,97 MiliarBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dana mengendap pada rekening penampungan (escrow) program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada 2013 hingga 2021 senilai Rp82,97 miliar.
Weiterlesen »
BPK: Uang Rp 100.000 & Rp 50.000 Tahun 2022 Mudah DipalsukanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 Tahun Emisi (TE) 2022, berpotensi mudah dipalsukan.
Weiterlesen »
Ketua DPR Ajak Parlemen Dunia Perkuat MultilateralismeMultilateralisme sebagai hubungan internasional membangun kerja bersama antarnegara
Weiterlesen »