Bupati Jayapura: Masyarakat Adat di Nusantara Butuh Kepastian Hukum |Republika Online

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Bupati Jayapura: Masyarakat Adat di Nusantara Butuh Kepastian Hukum |Republika Online
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

Masyarakat adat juga disebut ingin berpartisipasi dalam pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Jayapura sekaligus Ketua Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI, Mathius Awoitauw mengatakan, masyarakat adat di seluruh Nusantara membutuhkan kepastian hukum. Sebab, mereka juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan.

Baca Juga Dia menjelaskan, masyarakat adat tidak antipati terhadap investasi, tapi harus bekerja sama dengan mereka sebagai pemilik hal ulayat. Tanah adat memang tidak dapat diperjualbelikan, tapi dapat dilakukan bentuk kerja sama lain."Untuk itulah dibutuhkan basis data mengenai masyarakat adat yang tengah dikerjakan untuk memastikan kerja sama itu dapat berjalan dengan semestinya," kata dia.

"Presiden akan menyerahkan peta wilayah yang kita kerjakan di Jayapura. Itu adalah salah satu wujud implementasi UU Otsus," katanya.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Legislator Dapil Papua Bantah Pernyataan Bupati Merauke soal Pemberian Uang dalam Revisi UU OtsusLegislator Dapil Papua Bantah Pernyataan Bupati Merauke soal Pemberian Uang dalam Revisi UU OtsusDia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Weiterlesen »

Bupati Bogor Ade Yasin didakwa beri Rp1,9 M ke untuk raih WTPBupati Bogor Ade Yasin didakwa beri Rp1,9 M ke untuk raih WTPBupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberi uang suap Rp1,9 miliar untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa ...
Weiterlesen »

Suasana Memanas di Persidangan Kasus Suap Bupati Bogor Non Aktif Ade YasinSuasana Memanas di Persidangan Kasus Suap Bupati Bogor Non Aktif Ade YasinSidang perdana Bupati Bogor nonaktif Bupati Bogor Ade Yasin digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Suasana sempat memanas, begini kondisinya. adeyasin
Weiterlesen »

Honorer yang Memiliki SP dari Bupati BojonegoroHonorer yang Memiliki SP dari Bupati BojonegoroBELUM semua honorer mendapatkan tunjangan. Hanya, honorer yang memiliki surat penugasan (SP) dari bupati. Ketua Forum Honorer Kategori 2 Bojonegoro Arif Ida Rifai mengatakan, para honorer mendapatkan tunjangan mereka yang memiliki SP dari bupati. Tunjangan dicairkan setiap bulan.
Weiterlesen »

Bupati Anna Minta Bank Sampah Berjalan MaksimalBupati Anna Minta Bank Sampah Berjalan MaksimalBOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro menggelar pembinaan pentingnya bank sampah di Ruang Angling Dharma, kemarin (12/7).
Weiterlesen »

Sidang Perdana Kasus Suap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Digelar Hari IniSidang Perdana Kasus Suap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Digelar Hari IniBupati Bogor nonaktif Ade Yasin menjalani sidang perdana dugaan kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hari ini
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-07 08:55:24