Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau ERP di sejumlah ruas jalan
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mrmbatalkan rencana tersebut. Bahkan, kebijakan ini hanya akan memberikan beban tambahan ke masyarakat.
"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti 'dipalak' oleh Pemprov DKI Jakarta," ungkap Mirah Sumirat. 2 dari 4 halamanBanyak PHKLebih lanjut, Mirah menerangkan kondisi saat ini masih cukup memberatkan buruh. Sebut saja banyaknya gelombang PHK. Jika kebijakan jalan berbayar ini diterapkan, dinilai hanya menambah beban masyarakat.
"ASPEK Indonesia juga memiliki anggota pengemudi daring dan kurir, yang telah menyampaikan aspirasi keberatannya kepada ASPEK Indonesia, untuk disampaikan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tutup Mirah Sumirat.3 dari 4 halamanDiterapkan 2024Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno memandang kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Toad Pricing bisa berlaku tahun 2024 mendatang.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tolak Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP, PKS Singgung Masalah Ekonomi dan Ancaman KrisisFraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Alasannya karena masalah ekonomi dan ancaman krisis.
Weiterlesen »
Ojek Online Bisa Kebal Tak Kena Jalan Berbayar di Jakarta alias ERP, Apa Syaratnya?Penerapan tarif jalan berbayar di Jakarta ERP ke depan bakal turut menggenjot program transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan yang dicanangkan pemerintah.
Weiterlesen »
PKS dan PSI Lagi Kompak, Tolak Jalan Berbayar ERP di JakartaWacana penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di Jakarta ditolak sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta
Weiterlesen »
Komisi B DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar Elektronik (ERP)Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat 'electronic road pricing' (ERP).
Weiterlesen »
Tolak ERP, Pengemudi Ojol: Pikirkan Nasib Driver yang Dapat Pesanan di Jalan BerbayarPengemudi ojol berpandangan, Pemprov DKI harusnya memperkuat layanan transportasi publik mengatasi macet, bukan dengan menerapkan jalan berbayar.
Weiterlesen »
Penerapan ERP Ideal biar Macet Nggak Pindah ke Jalan Non-ERPPenerapan ERP di ruas jalan tertentu dikhawatirkan memindahkan kemacetan ke jalan alternatif lain. Jadi idealnya bagaimana ya detikers?
Weiterlesen »