Aturan Permenaker dinilai akan menimbulkan risiko badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar di tahun depan.
Jakarta, Beritasatu.com- Pengusaha meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Aturan ini dinilai akan menimbulkan risiko badai pemutusan hubungan kerja yang lebih besar di tahun depan.
Menurutnya dunia usaha juga dihadapkan berbagai tantangan ekonomi, mulai lonjakan inflasi global, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global, hingga potensi stagflasi. Bahkan adanya gejolak pelemahan ekonomi Tiongkok akibat kebijakan zero Covid-19, diproyeksi akan memberikan dampak bagi ekonomi dalam negeri.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Apindo: Permenaker 18/2022 Bisa Tingkatkan Risiko PHKKetua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menilai Permenaker 18/2022 bisa memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyusutan lapangan kerja.
Weiterlesen »
Apindo : Usulan No Work No Pay untuk Hindari PHKKetiga, no work pay dikatakan telah merugikan buruh. Menurut Said, upah buruh yang diterima saat ini saja masih kurang, apalagi jika dikurangi akibat sistem no work no pay.mediaindonesia referensibangsa noworknopay Sumber:
Weiterlesen »
PKB: Perusahan Startup yang Masih Kuat Jangan Lakukan PHK |Republika OnlinePHK starup harus mencari solusi agat tidak lakukan PHK.
Weiterlesen »
Badai PHK Berlanjut! OYO Umumkan PHK 600 KaryawanStartup Oyo Hotels mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 600 karyawannya. Ini penjelasan manajemen Oyo.
Weiterlesen »
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHKApindo berharap agar formula penetapan UMP 2023 kembali menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Weiterlesen »
Badai PHK, PKB Usul Karyawan Startup Buat Serikat PekerjaMikhael Benyamin Sinaga, mengusulkan karyawan startup membentuk serikat pekerja, imbas badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Weiterlesen »