Anggota DPR Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.
PERWAKILAN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.
Pembentuk UU melalui UU No.7/2017 tentang Pemilu, imbuhnya, sudah menyepakati sistem pemilu adalah sistem proporsional terbuka. "Berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik maupun masyarakat," ucap Bahtiar di hadapan sembilan hakim konstitusi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Senator Filep Apresiasi Sikap Jaksa Agung Soal Penegakan Hukum di DesaSenator Papua Barat Filep Wamafma mengapresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan membuat regulasi untuk memberikan perlindungan kepada kepada kampung/d...
Weiterlesen »
Heboh Al-Qur'an Dibakar di Swedia, GNPF Ulama Desak Pemerintah BersikapGNPF Ulama meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas insiden pembakaran Al-Qur'an di Swedia.
Weiterlesen »
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ulang Kenaikan Biaya HajiAnggota DPR Guspardi Gaus meminta Kementerian Agama atau Kemenag mengevaluasi evaluasi ulang usulan biaya haji 2023.
Weiterlesen »
Anggota DPR: Indonesia Sudah Melalui 4 Krisis, Perlu Intervensi Pemerintah agar Ekonomi Stabil - Pikiran-Rakyat.comAnggota DPR: Indonesia Sudah Melalui 4 Krisis, Perlu Intervensi Pemerintah agar Ekonomi Stabil: Anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, membeberkan solusi menghadapi krisis ekonomi dalam sidang doktor.
Weiterlesen »
Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPRAirlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.
Weiterlesen »
Pemerintah Identifikasi Website Pemerintah Disusupi Situs JudiPemerintah telah mengidentifikasi adanya kasus penggunaan domain pemerintah yang disusupi untuk situs judi dan pornografi.
Weiterlesen »