DPR: BPJPH Tak Dapat Terbitkan Sertifikat Halal Sebelum MUI Tetapkan Kehalalan Produk

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki wewenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki wewenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal meskipun kewenangan penerbitan sertifikat halal sudah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

“MUI tetap berwenang mengeluarkan fatwa halal, sedangkan BPJPH hanya mengeluarkan sertifikatnya yang bersifat administratif. BPJPH tidak dapat menerbitkan sertifikat halal kecuali atas dasar fatwa halal MUI,” jelas Bukhori dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin . Sedangkan kewenangan MUI menetapkan kehalalan produk diatur di Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Syuriah PBNU Minta BPJPH Tak Perlu Memaksakan Ganti Logo Halal MUIWakil Sekjen Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdulah meminta BPJPH tidak perlu memaksakan penggantian logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)....
Weiterlesen »

Syuriah PBNU Minta BPJPH Tak Perlu Memaksakan Ganti Logo Halal MUIGELORA.CO - Peluncuran logo label halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama (Kemenag) memicu polemik ...
Weiterlesen »

Label Halal Baru BPJPH, MUI Tetap Berwenang Tentukan Kehalalan ProdukMeskipun kewenangan sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, namun MUI tetap memiliki kewenangan menentukan kehalalan sebuah produk menurut hukum Islam.
Weiterlesen »

Kepala BPJPH: Logo Halal MUI Digunakan Selama Masa Berlaku Sertifikat |Republika OnlineLogo halal MUI tersebut digunakan sampai masa berlaku sertifikat halalnya berakhir.
Weiterlesen »

BPJPH Izinkan Pengusaha Habiskan Stok Kemasan Label Halal MUILabel Halal Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan...
Weiterlesen »