Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah menuntaskan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan.
mencoba menghubungi anggota Komisi XI DPR Hendrawan Pratikno untuk meminta komentar mengenai draf RUU Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan. Namun, belum merespons hingga berita ini diturunkan. Apabila mekanisme pemilihan anggota dewan komisioner OJK berada di tangan DPR, akan seperti skema pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat beranggotakan 9 orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimanadimaksud pada ayat kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
OJK dan KPK Sinergi Cegah Korupsi di Sektor Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan
Weiterlesen »
Sektor Keuangan Syariah Indonesia Disebut Sangat SehatIndonesia disebut memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang sangat sehat.
Weiterlesen »
Sektor Kuangan Syariah Indonesia Disebut Sangat SehatIndonesia disebut memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang sangat sehat.
Weiterlesen »
Pemimpin Hong Kong Patuhi Sanksi PBB, Tolak Sanksi ASHong Kong akan mematuhi sanksi PBB sebagai tanggapan atas keberadaan kapal mewah milik orang Rusia, kata Kepala Eksekutif John Lee, Selasa (11/10). “Sanksi PBB apa pun akan ditegakkan oleh Hong Kong, karena ada dukungan undang-undang. Setiap tindakan harus didukung oleh undang-undang.” Kapal...
Weiterlesen »