ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan masyarakat yang merasa dirugikan akibat kasus gagal ginjal pada anak, sah saja untuk melakukan class action atau mengajukan gugatan.
“Kalau masyarakat merasa dirugikan, maka silakan saja. Class action kan hak rakyat yang merasa dirugikan,” kata Irma kepada Media Indonesia, Senin .
Dalam UU Perlindungan Konsumen, secara sah diakui adanya gugatan kelompok atau class action yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan serta memiliki kepentingan yang sama dan dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti transaksi. Maka, seluruh orangtua yang anaknya mengalami gagal ginjal akut ingin mendapatkan keadilan, jalan class action dapat dilakukan untuk menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Selain itu, Irma juga mendorong pembuktian terkait pengawasan post market yang lalai dari pihak Badan POM. “Jika pengawasan post market yang lalai atau lemah tentu Badan POM harus bertanggung jawab,” ujar Irma. Politikus partai NasDem itu juga menyebut desakan agar Kepala Badan POM untuk mundur dari jabatannya merupakan reaksi yang wajar atas ratusan anak mengalami gagal ginjal akut. “Permintaan itu sah-sah saja. tetapi terkait mundur atau tidak itu jadi moralitas Badan POM dan hak prerogative Presiden. Karena Badan POM itu dibawah langsung Presiden,” tandasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi II DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di YogyakartaDalam kesempatan itu Syamsurizal mewakili Komisi II juga menanggapi respon masyarakat yang menilai kurangnya transparansi SIPol (Sistem Informasi Politik) oleh KPU.
Weiterlesen »
Petaka Pawang Tewas Dipatuk, Legislator Usul Aturan Larang Pelihara KobraAnggota Komisi IV DPR F-PKB, Luluk Nur Hamidah mengusulkan perlu adanya aturan yang melarang masyarakat memelihara ular kobra. Berikut penjelasan lengkapnya.
Weiterlesen »
ART Disiksa, Komisi III: Jangan Sebagai Majikan Berbuat Seenaknya |Republika OnlineHasil visum dari ART sudah menjadi bukti kuat benar adanya tindak kekerasan.
Weiterlesen »
Mal Centre Point Tolak Kerja Sama dengan PT KAI, Komisi III Rekomendasikan Tuntaskan 1 BulanPolemik yang terjadi antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK) selaku pengelola Mal Centre Point di Jalan Jawa Gg Buntu, Kecamatan Medan Timur, dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan, Senin (31/10). Sayangnya, PT ACK tidak hadir dalam rapat ter
Weiterlesen »
Perumusan SOP Pelaksanaan Sepak Bola Nasional Dinilai MendesakWakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan urgensi perumusan SOP penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia.
Weiterlesen »
Ahmad Sahroni: Jangan Mempersulit, Masyarakat Juga Harus Lulus SeleksiWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni Sahroni mendorong Polri untuk memperbaiki tata kelola pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). AhmadSahroni
Weiterlesen »