koperasi akan kehilangan ruh dan jatidirinya jika dimasukkan ke OJK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Dr Evita Nursanty mendukung pasal-pasal terkait koperasi dicabut dari Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan , dan sebaliknya diatur di RUU Perkoperasian.
“Kalau itu diatur di RUU PPSK maka koperasi itu akan kehilangan ruh atau jatidirinya sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” kata Evita saat Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis . Evita brharap semua yang berbau koperasi diatur di dalam RUU Perkoperasian yang merupakan pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memang sudah terlalu tua.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku aneh apabila Kementerian Koperasi dan UKM malah mendukung-dukung koperasi ini dilepas ke OJK dan diatur di RUU PPSK. Menurut dia, hal itu sama saja dengan melepas ruhnya koperasi yang kekeluargaan, yang gotong-royong menjadi kapitalistik, individualistik.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Rencana Pengawasan Koperasi oleh OJK Dinilai tidak Efektif dan Membebani |Republika OnlinePengawasan koperasi oleh OJK dinilai hanya akan menambah beban OJK.
Weiterlesen »
Di Depan DPR, Bos Koperasi Ramai-Ramai Tolak OJKSejumlah badan usaha koperasi simpan pinjam menolak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Weiterlesen »
Bos Koperasi Bilang Tak Butuh OJK, Anggota Sudah HappySejumlah pelaku usaha koperasi menolak jika diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Weiterlesen »
Omnibus Law Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam Menolak Diawasi OJKDewan Koperasi Indonesia meminta agar pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi oleh OJK dalam draf Omnibus Law Keuangan dicabut.
Weiterlesen »
OJK Bakal Awasi Koperasi Disebut Bertentangan dengan Aturan LamaAdapun wacana penambahan tugas pihak otoritas itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Weiterlesen »
OJK Awasi Koperasi di RUU PPSK, Wakil Ketua Komisi XI: Tidak Efektif!Beban OJK saat ini sudah cukup berat dalam mengawasi kinerja perbankan dan investasi. Apalagi saat ini banyak kasus yang membutuhkan gerak cepat dari OJK.
Weiterlesen »