Salah satu kebijakan yang perlu dievaluasi adalah pelepasan harga eceran tertinggi.
Rachmat menilai pemerintah harus mengevaluasi peraturan-peraturan yang terkait dengan perdagangan komoditas pangan. Menurutnya, saat ini masih ada peraturan yang membuat oknum-oknum tersebut mencari celahnya dan memanfaatkan untuk mencari keuntungan.
"Kalau sampai yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang, maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya, jangan akhirnya menimbulkan masalah yang lain," ujar Rachmat.
Salah satu kebijakan yang harus dievaluasi adalah pelepasan harga eceran tertinggi minyak goreng. Pasalnya, pemerintah justru mengembalikan harga minyak goreng ke mekanisme pasar. "Namanya orang mau cari untung, apakah minyak curah itu ada di pasar atau tidak? Siapa yang berhak untuk mengontrol? saya kira disini adalah pemerintah dalam hal ini Kemendag. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur," ujar Rachmat.
"Pemerintah harus kontrol, kenapa investor itu diundang untuk membangun minyak sawit, kan bukan untuk ekspor, untuk isi dalam negeri. Ini yang harus kita luruskan satu-satu," tegas mantanKebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan HET minyak goreng curah dinilai sudah tepat untuk melindungi rakyat kecil. Seperti diketahui, pengguna minyak goreng curah umumnya dari UMKM. Karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi sekaligus kualitas minyak goreng curah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota DPR minta Densus 88 tingkatkan koordinasi antisipasi terorismeDensus 88 Anti-teror Polri meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk antisipasi penyebaran paham radikal.
Weiterlesen »
DPR Minta Sri Mulyani Bayar Utang ke Bulog Rp 185 MKomisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk segera membayar utang ke Perum Bulog senilai Rp 185 miliar.
Weiterlesen »
DPR soal Isu Mafia Minyak Goreng: Tak Perlu Digembor-gemborkan, Langsung Tangkap SajaDPR minta Kementerian Perdagangan membuktikan adanya mafia minyak goreng yang membuat harga minyak goreng meroket.
Weiterlesen »
Pimpinan DPR: Mafia Minyak Goreng Tak Perlu Diumumkan, Langsung Tangkap!Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad mengulas batalnya rencana Mendah mengumumkan mafia minyak goreng. Dasco meminta agar mafia minyak goreng langsung ditangkap.
Weiterlesen »
DPR RI Tawarkan Proposal Damai Rusia-Ukraina di Sidang IPU ke-144Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengungkapkan bahwa DPR RI mengajukan proposal terkait penanganan konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Wakil Ketua...
Weiterlesen »
Ketua DPR sebut MotoGP Mandalika Pulihkan Perekonomian NTB | merdeka.comTidak hanya di NTB, Puan juga berharap pariwisata di Bali bisa bangkit kembali setelah sempat mati suri akibat pandemi Covid-19.
Weiterlesen »