Luluk menjelaskan, UU TPKS telah mengamanatkan pembentukan 10 PP dan perpres sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU TPKS.
JawaPos.com – Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah mendesak pemerintah untuk mempercepat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Dia menilai, pemerintah belum terlihat serius membentuk peraturan turunan pasca diundangkannya UU TPKS oleh DPR RI beberapa waktu lalu.
“Pengesahan UU TPKS patut dirayakan sebagai momentum penting atau milestone dari agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun demikian, kami menilai bahwa pemerintah belum kelihatan keseriusannya pasca diundangkannya UU TPKS,” kata Luluk dalam keterangannya, Jumat .
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut, publik masih merasa belum cukup atas sosialisasi terkait UU TPKS yang dilakukan pemerintah. Dia menilai, sosialisasi justru dilakukan ke kelompok masyarakat yang sudah mengawal UU TPKS sejak awal.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Baleg DPR Minta Pemerintah Percepat PP dan Perpres UU TPKSPublik masih merasa belum cukup atas sosialisasi terkait UU TPKS yang dilakukan pemerintah.
Weiterlesen »
DPR Tagih Janji Pemerintah Revisi UU Pendidikan Kedokteran: Masih Jalan di Tempat | merdeka.comDPR Tagih Janji Pemerintah Revisi UU Pendidikan Kedokteran: Masih Jalan di Tempat
Weiterlesen »
DPR RI setujui RUU Pemasyarakatan disahkan menjadi UURapat Paripurna DPR RI memutuskan untuk menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan atau RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang.
Weiterlesen »
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi UUDalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (7/7/2022), DPR mengesahkan RUU Pemasyarakatan menjadi UU Pemasyarakatan.
Weiterlesen »
DPR Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Jadi UUDalam rapat paripurna, Kamis (7/7/2022), DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi Undang-Undang (UU).
Weiterlesen »