DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih Relevan

Deutschland Nachrichten Nachrichten

DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih Relevan
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 92%

DPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..

DPR RI akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP.

Hakim Konstitusi Suhartoyo sebelumnya menanyakan pada Arteria mengenai kemungkinan pemberian hak bagi saksi ataupun terperiksa untuk didampingi oleh penasihat hukum saat proses penyidikan atau penyelidikan. Permohonan pengujian Pasal 54 UU No.8/1981 diajukan oleh 13 orang advokat diantaranya Ari Torando, Agung Laksono, dan Octolin H Hutagalung.

Sehingga menurut KPK dan kepolisian, belum terdapat kepentingan pembelaan bagi saksi dan terperiksa pada fase ajudikasi dan judikasi.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DPR Minta Polri Fokus Lindungi Istri dan Anak Ferdy SamboDPR Minta Polri Fokus Lindungi Istri dan Anak Ferdy SamboDPR Minta Polri Fokus Lindungi Istri dan Anak Ferdy Sambo: Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni menyampaikan keprihatinannya. Sahroni menyebut, kejadian ini tentunya sangat mengejutkan banyak pihak, terutama bagi keluarga Ferdy Sambo yang mengalami…
Weiterlesen »

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Lili Pintauli Tetap Bisa Dipidana Meski Telah Mundur dari KPKKetua Komisi III DPR Tegaskan Lili Pintauli Tetap Bisa Dipidana Meski Telah Mundur dari KPKBambang Wuryanto menyatakan kasus yang dapat dijerat pidana, tidak boleh dihentikan hanya karena terduga pelakunya mengundurkan diri sebagai pejabat negara.
Weiterlesen »

Komisi IV DPR Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi GogoKomisi IV DPR Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi GogoKomisi IV DPR RI mengapreasiasi PT Huma Indah Mekar (PT HIM) yang mengupayakan inovasi riset budi daya Padi Gogo di Provinsi Lampung.
Weiterlesen »

DPR: Pembahasan RUU PDP Selesai, Tinggal Sinkronisasi | Teknologi - Bisnis.comDPR: Pembahasan RUU PDP Selesai, Tinggal Sinkronisasi | Teknologi - Bisnis.comKomisi I DPR menyebut pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah selesai dibahas.
Weiterlesen »

Ratusan Anak di Blora Jalani Pernikahan Dini, Anggota DPR RI Kaget: Waduh, Termasuk TinggiRatusan Anak di Blora Jalani Pernikahan Dini, Anggota DPR RI Kaget: Waduh, Termasuk TinggiAnggota DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, pernikahan dini juga berdampak pada meningkatnya stunting.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-31 21:30:30