Saat ini gelombang protes terus dilakukan Aremania di Malang. Dia pun menyarankan pemerintah melakukan dialog dengan para korban, keluarga korban dan Aremania.
sebanyak 135 jiwa meninggal dunia. 132 adalah Aremania, 1 orang Bonek Mania dan 2 orang anggota Polri. Di sisi lain, sekitar 600 orang lebih dilaporkan terluka. Mulai luka ringan hingga luka berat.
"Bahwa korban 135 jiwa itu sangat tinggi jumlahnya. Maka penangannya harus transparan dan memenuhi azas keadilan," ujar Cak Udin. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, jika memang pemerintah menginginkan keadilan bagi para korban. Pemerintah melalui Polri harus memproses para tersangka dengan serius. Polri juga harus menjelaskan secara detail dan transparan terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Tuntutan Aremania sendiri adalah meminta ditambahkannya tersangka terutama eksekutor gas air mata. Kemudian Aremania juga meminta ada tambahan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sehingga tidak berhenti di pasal kelalaian 359 dan 360 KUHP.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota DPR Dukung Kebijakan Pengembangan Nuklir Oleh PemerintahAnggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan lembaganya mendukung kebijakan pengembangan nuklir untuk energi oleh pemerintahan Joko Widodo
Weiterlesen »
Penjualan Rokok Batangan Akan Dilarang Mulai Tahun DepanJokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang melarang penjualan rokok batangan mulai tahun 2023.
Weiterlesen »
Eks Dirut PT LIB Tidak Ditahan, Tim Aremania Nilai Penyidik Berat SebelahTim Gabungan Aremania (TGA) mempertanyakan tidak ditahannya Mantan Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita dalam kasus Tragedi Kanjuruhan.
Weiterlesen »
Seribu Veteran AU Israel Kompak Sebut Pemerintahan Baru Netanyahu Berbahaya |Republika OnlineVeteran desak pejabat tinggi hukum bersikap tegas terhadap pemerintahan Netanyahu.
Weiterlesen »
Warga Medan Marelan Diminta Manfaatkan Berbagai Program Penanggulangan KemiskinanAnggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, T. Edriansyah Rendy SH M.Kn meminta warga Kota Medan, khususnya warga dengan kategori tidak mampu untuk memanfaatkan program-program bantuan dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kota (Pemko) Medan guna menekan an
Weiterlesen »
Potret Buram Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se-Sumatera BaratPemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai Pengganti Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini diharapkan mendorong kemandirian dan inovasi pendanaan belanja pemerintah daerah.
Weiterlesen »