Yasonna mengakui masih ada kekurangan dalam RKUHP, sebab menurutnya tidak mungkin bisa merangkul semua pihak 100 persen dan membuat semua pihak sepakat.
Liputan6.com, Jakarta - DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Usai ini, perlu ada sosialiasai selama tiga tahun kepada seluruh stakeholder
"Tidak ada gading yang tidak retak. Apalagi kita masyarakatnya multikuktul, multi-etnis, Belanda saja yang homogen memerlukan waktu panjang merancang undang-undangnya, 70 tahun. Kita yang isinya masyarakat multinetnis ini memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin akomodasi 100 persen,” kata dia.
Yasonna mengamini disahkannya RKUHP menjadi UU akan menuai perdebatan. Namun keputusan tersebut tetap harus diambil. Sebab jika tidak diselesaikan, maka Indonesia tidak akan pernah memiliki produk hukumnya sendiri. 2 dari 2 halamanTak Selamanya Pakai Produk BelandaPolitikus PDIP ini menegaskan, Indonesia tidak akan menggunakan produk hukum Belanda secara terus menerus. Malahan, menurut dia, pengesahan RKUHP hari ini seharusnya bisa dilakukan sejak 30 tahun lalu jika tidak menuai perdebatan berkelanjutan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR Agendakan Sahkan RKUHP Hari Ini, Selasa 6 DesemberWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pengesahan RKUHP akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
Weiterlesen »
DPR akan Sahkan RKUHP dalam Rapat Paripurna, Hari Ini Pengambilan KeputusanDPR akan mengambil keputusan terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan hari ini, Selasa (6/12/2022).
Weiterlesen »
DPR Dijadwalkan Sahkan RKUHP Hari IniDPR akan mengesahkan RKUHP pada rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12/2022).
Weiterlesen »
Hari Ini, Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RKUHPTerlepas dari segala kontroversinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat
Weiterlesen »
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-11, Sahkan RKUHP dan 2 RUU LainDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR.
Weiterlesen »