Wacana Jakarta tanpa wali kota dan Bupati muncul jika ibu kota pindah ke Nusantara. Tapi layanan masyarakat tak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri.
- Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, pelayanan masyarakat berpotensi turun jika jabatan wali kota dan bupati dihapus dari sistem pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur."Jika wali kota dan bupati dihilangkan, tentu berimbas pada layanan publik yang semakin melorot.
"Perbaikan sistem birokrasi memang diperlukan, tapi tidak seharusnya menghapus wali kota dan bupati," ucapnya."Mereka ini pembina kewilayahan yang harus mengerti karakteristik dan budaya warga di setiap wilayah. Tidak melulu berkaitan dengan birokrasi, namun pamong untuk warga Jakarta yang beragam," ucapnya.
Hal serupa disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro. Ia menyebut tidak adanya wali kota dan bupati administrasi Jakarta setelah kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur , akan mempersulit pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Jakarta."Sangat susah, dulu saja ketika gubernur punya wakil gubernur, kewenangannya tidak bisa memberikan pengayoman kepada lima kota dan satu kabupaten, yaitu Kepulauan Seribu di Jakarta," tutur Karyatin.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta DinaikkanKetua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.
Weiterlesen »
Heru Budi Rombak Total Direksi Jakpro, Termasuk Mencopot Dirut Widi AmanastoPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak total direksi di tubuh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Weiterlesen »
Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya PeroranganDPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).
Weiterlesen »
Gelar Paripurna Hari Ini, DPRD DKI Sahkan Raperda APBD 2023 Sebesar Rp83,7 TriliunDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022).
Weiterlesen »
Tanpa Walikota dan Bupati di DKI, Mujiyono: Layanan Akan MelorotKetua Komisi A DPRD DKI menilai wacana penghapusan Walkot dan Bupati di Pemprov DKI pasca tak lagi jadi Ibu Kota akan membuat layanan semakin melorot.
Weiterlesen »