Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengkritik rencana pemindahan pelican crossing di Jalan Merdeka Selatan oleh Dinas Bina Marga.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan lokasi eksisting penyebrang jalan elektronik di Jalan Merdeka Selatan saat ini sudah tepat. Selain itu, Ida memandang tidak ada urgensi khusus terkait pemindahan pelican crossing Jalan Medan Merdeka itu.
Ida khawatir apabila pelican crossing dipindah sesuai rencana Dinas Bina Marga, maka berpotensi menghilangkan taman dan pohon yang sudah tertanam rapi. Ida juga menyayangkan keputusan Dinas Bina Marga bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang disebut kurang matang dalam membuat perencanaan.
2 dari 2 halamanSulitkan Warga yang Ingin MenyebrangMenurut Ida pelican crossing yang saat ini sudah terpasang di Jalan Medan Merdeka saja terhalang oleh tanaman dan menyulitkan warga yang ingin menyebrang.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Foto : Pembatasan Usia Maksimal Pekerja Kontrak DKI Jakarta | merdeka.comPembatasan Usia Maksimal Pekerja Kontrak DKI Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membatasi usia pegawai kontrak atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maksimal 56 Tahun.,DKI Jakarta,Tenaga Kerja,Viral Hari Ini,Pemprov DKI,Jakarta
Weiterlesen »
Heboh Foto Puluhan Bus Mangkrak, TransJakarta Berkilah BeginiSebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta diminta melakukan investigasi mendalam terhadap PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Weiterlesen »
Pro Kontra Slogan Baru Jakarta Era Heru BudiSlogan baru Jakarta di masa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menimbulkan pro dan kontra di media sosial.
Weiterlesen »
Article headlineGELORA.CO -Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli blak-blakan mengaku tak setuju dengan perubahan slogan dan logo DKI Jakarta yang...
Weiterlesen »
DPRD DKI Inginkan Revisi Perda Jaringan Utilitas, Mengatur Keterlibatan SwastaBampemperda DKI Jakarta menyatakan perlunya penyegaran kewenangan jaringan utilitas di ibu kota dengan melibatkan peran swasta. TempoMetro
Weiterlesen »