Komisi V DPRD Jawa Barat saat ini sedang menggodok peraturan tentang pungutan terhadap siswa di lingkungan sekolah
JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menggodok peraturan tentang pungutan terhadap siswa di lingkungan sekolah.
”Makanya kami sekarang sedang membuat peraturan tentang pungutan terhadap siswa. Aturan itu melarang selain pungutan,” kata Harris seperti dilansir dari Antara. Menurut Harris, peraturan tersebut merupakan usul dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat. ”Progresnya sudah berjalan dengan baik saya kira dalam bulan-bulan ke depan segera ditandatangani Gubernur Jawa Barat,” terang Abdul Harris Bobihoe.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Puan Maharani: Jawa Barat Pasti Kita MerahkanPuan Maharani mengatakan bahwa PDIP harus kembali memenangi perolehan suara pada Pemilu tahun 2024 dengan syarat semua kader solid dan bekerja.
Weiterlesen »
Puan: Jawa Barat Harus Kembali Merah di Pemilu 2024!Puan minta PDIP harus rebut kemenangan di Jawa Barat.
Weiterlesen »
Bareskrim Limpahkan Doni Salmanan ke Kejati Jawa BaratKejati Jawa Barat menerima pelimpahan berkas tahap II dari Bareskrim Polri terkait kasus trading dengan tersangka Doni M Taufik alias Doni Salmanan.
Weiterlesen »
Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa BelumMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, harga minyak goreng di Jawa-Bali sudah Rp 14.000 per liter. - MinyakGoreng
Weiterlesen »
Berakhir Tragis, Undangan ‘Ngunduh Mantu’ Anggota DPRD Gresik Ini ‘Kubur’ Karier Politiknya SendiriPemilik pesanggrahan keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng Gresik itu memang lama dikenal masyarakat memiliki kelebihan supranatural.
Weiterlesen »
Ditarget Sepuluh Kursi DPRDLAMONGAN, Radar Lamongan - DPC PDI Perjuangan Lamongan akhirnya memiliki ketua definitif. Itu setelah Husen mendapatkan SK penetapan dan pengesahan ketua. SK bernomor 238/KPTS/DPP/VI/2022 itu menyebutkan masa bakti periode 2019-2024. Selain Husen sebagai ketua, SK itu juga menyebutkan Reso Suprapto sebagai sekretaris, dan Fujika Senna Oktavia menjadi bendahara.
Weiterlesen »