Direktur LBH Padang menyebut banyak pasal yang bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP). RevisiRKUHP
Beberapa pasal dalam revisi RKUHP itu dapat mengkriminalisasi masyarakat.
Direktur LBH Padang Indira Suryani menyebut ada pasal yang menyebut orang yang menghina lembaga atau kepala pemerintahan dapat dipidana. Baca Juga: Pasal ini sangat bermasalah karena dapat membungkam partisipasi dan kritik publik terhadap jalannya roda pemerintahan.Dia meminta draf revisi itu dibuka kepada publik agar bisa ditelaah secara bersama.
Baca Juga: Partisipasi masyarakat harus diliatkan di dalam perumusan RKUHP tersebut untuk menghindari ragam permasalahan dalam revisi tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Weiterlesen »
Revisi UU Narkotika Bisa Ubah Kebijakan Ganja untuk Kebutuhan Medis'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,'
Weiterlesen »
Anggota Komisi II Imbau Jokowi Terbitkan Perppu daripada Revisi UU PemiluJokowi diminta untuk terbitkan Perppu.
Weiterlesen »
Demi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan PerppuDemi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan Perppu: Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU No 11 tahun 2020…
Weiterlesen »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Weiterlesen »
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Weiterlesen »