Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai kegentingan penerbitan Perppu Cipta Kerja dilihat dari masa pemerintahan Presiden Jokowi.
- Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja, telah mengundang kontroversi.Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai kegentingan penerbitan Perppu Cipta Kerja dilihat dari masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak cukup untuk membuat Undang-Undang .
Menurut Yusril, jika pemerintah membuat UU lagi dan dilanjutkan oleh pemeritahan selanjutnya, perlu waktu sekiranya dua tahun agar UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR.Sementara waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Cipta Kerja hanya dua tahun dengan batas waktu pada 25 November 2023.
"Kalau bentuknya UU diserahkan ke DPR perlu waktu satu tahun, pemerintah masih tersisa kurang dari satu tahun untuk menyelesaikan masalah yang didasarkan pada masalah UU Cipta Kerja yang diuji MK," ujar Yusril dalam programSementara itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai seharusnya dari 1.117 halaman dan 186 pasal pada UU Cipta Kerja, pemerintah memisahkan yang sifatnya genting dan mana yang bisa diselesaikan dengan aturan normal, atau UU.
"Kalau kita berbicara kegentingan yang memaksa, memang ukuran pastinya tidak ada. Tapi pasti ada rasionalitasnya. UU itu 1.117 halaman. Kira-kira mana yang genting, mana yang kira-kira dengan legislasi normal saja," urai Refly. Dia juga menilai Perppu Cipta Kerja malah lebih mundur dari UU Cipta Kerja dalam bidang partisipasi masyarakat.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Perppu Cipta Kerja Dinilai Solusi Tepat Laksanakan Putusan MKPercepatan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting.
Weiterlesen »
Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja | merdeka.comWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, rapat tertutup merupakan permintaan Menteri Ida. Rapat diminta tertutup agar publik tidak ada salah persepsi atas Perppu Cipta Kerja yang dijelaskan Ida.
Weiterlesen »
Ini Pesan Guru Besar Hukum UNNES Terkait Perppu Cipta Kerja |Republika OnlineGuru besar hukum UNNES yakin Perppu Cipta Kerja perlu karena keputusan MK
Weiterlesen »
Kritik Perppu Cipta Kerja, Jumhur: Bukan Perbaikan tapi PemburukanJumhur Hidayat mengkritik Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker jauh lebih buruk dari Omnibus Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Ratusan Pekerja Gelar Protes Perppu Cipta KerjaRatusan pekerja Indonesia di Jakarta memprotes peraturan darurat yang akan menggantikan undang-undang cipta kerja kontroversial yang sedang dibahas di DPR, Selasa (10/1). Membakar patung buku yang menggambarkan Perppu Cipta Kerja no. 2 tahun 2022, para pengunjuk rasa menyampaikan pidato dan...
Weiterlesen »
Perppu Cipta Kerja Jadi Solusi Tepat di Tengah Ancaman Krisis GlobalKenapa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja harus diterbitkan secara cepat?, Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Benny Riyanto...
Weiterlesen »