Fraksi PKS DPRD Sumut menolak kenaikan biaya haji tahun 2023. Penolakan itu disampaikan lewat interupsi saat rapat paripurna dengan mengangkat poster. Via: detiksumut_
Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut menolak kenaikan biaya tahun 2023. Fraksi Partai Keadilan Sosial menyatakan sikap menolak kenaikan biaya haji 2023. Penolakan itu dilakukan melalui interupsi saat rapat paripurna DPRD Sumatera Utara .di ruangan paripurna, Rabu , seluruh anggota F-PKS mengangkat poster kertas berisi penolakan terhadap kenaikan biaya haji.Perwakilan F-PKS, Hendro Susanto mengatakan pihaknya melakukan aksi penolakan ini setelah melakukan pengkajian bersama di F-PKS.
"Itu juga setelah memperhatikan masukan dari masyarakat Sumatera Utara yang merupakan calon jemaah haji tahun 2023 ini, mereka keberatan terhadap usulan kenaikan biaya haji dari Kemenag," ucapnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Fraksi PKS DPRD PKS Tegaskan Tolak Rencana Penerapan ERPKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar
Weiterlesen »
Fraksi PKS Sumut Tegas Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji: Memberatkan dan Tidak AdilFraksi PKS DPRD Sumut menyatakan sikap menolak usulan pemerintah yang berencana menaikkan biaya haji 1444 Hijriah/2023 M saat Rapat Paripurna
Weiterlesen »
Politisi Senior PKS Sekaligus Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo Meninggal DuniaRohadi Widodo meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit leukemia di Rumah Sakit Kariadi Semarang.
Weiterlesen »
Innalillahi, Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo Tutup UsiaWakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, meninggal dunia akibat sakit leukimia. Politikus PKS itu tutup usia tepat di hari jadi ke-72 DPRD Karanganyar.
Weiterlesen »
Tiga Fraksi Menyampaikan Catatan AkhirTiga fraksi, yaitu Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah.
Weiterlesen »
Fraksi Gerindra DPR Dukung RUU PPRT Disahkan'Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang pekerja rumah tangga, termasuk hak-haknya,' ungkap Muzani.
Weiterlesen »