Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar penetapan Hari Lahir Pancasila tidak hanya diatur Keppres tapi undang-undang.
Selama ini Harlah Pancasila diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua FPDIP
Sukasno menjelaskan surat usulan Hari Lahir Pancasila diatur UU juga akan dilayangkan ke FPDIP DPR RI karena pembahasan UU melibatkan eksekutif dengan legislatif. “UU itu kan mestinya dibahas dengan DPR RI, sehingga kami juga akan berikan surat ke DPR,” urainya. Sukasno menilai dengan penetapan Hari Lahir Pancasila yang diatur UU berarti merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia. Sebab dalam prosesnya, UU itu dibahas bersama oleh pemerintah dan lembaga DPR.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kisah Agung Legislator Termuda DPRD Solo: Tak Sengaja Terjun Ke PolitikLegislator termuda DPRD Solo, Agung Harsakti Pancasila, mengaku awalnya tak sengaja terjun ke politik, ia lolos ke parlemen pada Pemilu 2019 dari dapil Jebres.
Weiterlesen »
Prakiraan Cuaca Solo 19 Juli: Hangat dan Cerah Pagi Hari IniPrakiraan cuaca Kota Solo hari ini, Selasa (19/7/2022), bakal cerah berawan pada pagi hingga menjelang siang dengan suhu cukup hangat.
Weiterlesen »
Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini 20 Juli: Pagi Cerah Berawan, Sore-Malam?Cuaca Kota Solo hari ini, Rabu (20/7/2022), berdasarkan prakiraan BMKG akan cerah berawan pada pagi hingga menjelang siang.
Weiterlesen »
Solopos Hari Ini: Solo Prioritas MyPertaminaKota Solo termasuk satu di antara 50 kota/kabupaten yang menjadi prioritas pendaftaran sistem MyPertamina.
Weiterlesen »
DPRD Kudus Sesalkan tidak Hadirnya Kepala OPD dalam Rapat Evaluasi |Republika OnlineRapat terkait evaluasi kinerja tersebut penting dalam rangka upaya pemulihan ekonomi.
Weiterlesen »
DPRD Sulsel dorong insentif guru honorer dimasukkan APBDDPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong insentif guru honorer tingkat SMA/SMK dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak ...
Weiterlesen »