Gelombang PHK Bukti Nyata Mudarat Undang-Undang Cipta Kerja

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Gelombang PHK Bukti Nyata Mudarat Undang-Undang Cipta Kerja
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 korantempo
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

Nasib pekerja yang selalu di ujung tanduk adalah buah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah tak boleh lepas tangan terhadap nasib para pekerja. KoranTempo

Anda pekerja dan tulang punggung keluarga. Tak ada angin ataupun hujan, saat masuk kerja pada pagi hari Anda diberi tahu bahwa Anda diberhentikan. Anda mungkin masih beruntung jika mendapat kompensasi yang lumayan.

Tapi, jika mendapat pesangon yang rendah padahal Anda sedang terdesak kebutuhan, misalnya istri sedang hamil tua atau harus membayar cicilan kredit, pemberhentian kerja sepihak itu bisa berarti “kiamat&rdq...Silahkan berlangganan untuk menikmati akses penuh artikel eksklusif Tempo sejak tahun 1971

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

korantempo /  🏆 38. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pengusaha: UMP 2023 Naik 10 Persen, Pemerintah Tak Pikirkan Nasib Pencari KerjaPengusaha: UMP 2023 Naik 10 Persen, Pemerintah Tak Pikirkan Nasib Pencari KerjaPerhitungan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen yang tercantum dalam Permenaker 18/2022 masih belum tepat dan bijaksana.
Weiterlesen »

Article headlineGELORA.CO -Pengesahan rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana (RKUHP) di DPR RI diperkirakan butuh waktu 150 tahun lagi. P...
Weiterlesen »

Rapat Lanjutan Draft RKUHP Ditunda, Hasil Sosialisasi Publik Belum Dilaporkan ke JokowiRapat Lanjutan Draft RKUHP Ditunda, Hasil Sosialisasi Publik Belum Dilaporkan ke JokowiKomisi III DPR RI menunda rapat lanjutan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang seharusnya tanggal 21-22 November 2022.
Weiterlesen »

Gandeng Penyuluh Informasi Publik, Kominfo Sosialisasikan RKUHP di Wilayah 3TGandeng Penyuluh Informasi Publik, Kominfo Sosialisasikan RKUHP di Wilayah 3TPemerintah gencar melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Weiterlesen »

Sukron: Muktamar Muhammadiyah Memberi Energi untuk Pulih dan Bangkit Lebih Cepat |Republika OnlineSukron: Muktamar Muhammadiyah Memberi Energi untuk Pulih dan Bangkit Lebih Cepat |Republika OnlineMuhammadiyah memprioritaskan kerja-kerja penanggulangan Covid-19.
Weiterlesen »

Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Selandia Baru, Bahas Apa?Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Selandia Baru, Bahas Apa?Presiden Jokowi membahas tiga isu utama yaitu penguatan kerja sama ekonomi, kerja sama transisi energi, dan penguatan kerja sama di kawasan Pasifik.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-02-26 18:13:47