Selain berlaku bagi calon anggota DPR, putusan MK diharapkan bisa diadopsi KPU agar berlaku juga bagi calon anggota DPD. Polhuk AdadiKompas
Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 300 gugatan sengketa perselisihan hasil pemilhan umum pada Jumat . Untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut, MK membentuk tiga panel hakim.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik menyampaikan komitmen untuk mengikuti putusan Mahkamah Konsitusi terkait dengan jeda lima tahun bagi mantan terpidana jika ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Partai politik juga meminta Komisi Pemilihan Umum mengaturnya agar persyaratan tersebut berlaku bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, Kamis , mengatakan, partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 240 Ayat huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab, menurut Doli, MK pasti sudah mempertimbangkan putusan itu secara matang. Selain itu, MK pasti bertujuan agar anggota DPR yang terpilih nantinya benar-benar memiliki rekam jejak yang baik.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
16-29 Desember 2022, KPU Sumbar Terima Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RIKPU Sumbar terus mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 kepada para kontestan. Rabu (30/11), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Gebril Daulai memaparkan secara detil tentang penyerahan dan verifikasi persyaratan minimal dukungan pemilih bagi calon anggota DPD RI. Pasalnya, penyerahan dukungan itu sudah dekat, yakni dimulai tanggal 16 hingga 29 Desember 2022.
Weiterlesen »
KPU Pelajari Putusan MK soal Mantan Narapidana Dilarang jadi Caleg | merdeka.comKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan tersebut. Selain itu, KPU juga akan berkonsultasi putusan MK tersebut kepada presiden dan DPR, khususnya Komisi II.
Weiterlesen »
Komisi I DPR Belum Tentukan Jadwal Fit and Proper Test Calon PanglimaKomisi I DPR harus memiliki dasar dalam melakukan fit and proper test tersebut. Karana itu, ia meminta publik untuk bersabar terkait pelaksanaannya.
Weiterlesen »
Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Yudo Margono, 5 Poin yang Perlu Ditanyakan DPRImparsial menganggap ada lima poin krusial yang harus ditanyakan DPR kepada calon Panglima TNI Yudo Margono saat uji kepatutan dan kelayakan.
Weiterlesen »
Batal Pekan Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Yudo Margono Pekan DepanDPR agendakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan KSAL Yudo Margono untuk menjadi panglima TNI pekan depan.
Weiterlesen »
DPR Sebut Calon Panglima TNI Yudo Margono Harus Bisa Antisipasi Dampak Ekonomi GlobalCalon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono harus bisa menjelaskan peran TNI dalam mengantisipasi dampak ekonomi global.
Weiterlesen »