Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai kebijakan otoriter dan nihil pelibatan masyarakat.
Keputusan itu dinilai sebagai bentuk kebijakan otoriter pemerintah dan nihil pelibatan masyarakat dalam pembentukan Perppu.Hal itu disampaikan menanggapi adanya putusan Presiden Joko Widodo usai menandatangani Perppu Cipta Kerja menggantikan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Jumat . Langkah itu ditempuh karena kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.
Presiden memang memiliki hak untuk menetapkan Perppu dalam hal kegentingan yang memaksa, hal itu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. “Dengan adanya parameter objektif yang ditafsirkan MK dan harus menjadi pedoman bagi DPR untuk menyetujui atau menolaknya. Maka penetapan Perppu bukan lagi tindakan otoriter karena terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh Konstitusi, lewat wakil rakyat,” kata Aidul.
“Maka partisipasi yang bermakna sedikitnya pada tahap pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Ciptaker, pembahasannya di DPR, dan persetujuan antara DPR dan Presiden mengenai UU tentang Penetapan Perppu Ciptaker. Pada tahap-tahap itulah masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna untuk menguji secara objektif atas penilaian subjektif Presiden tentang kegentingan yang memaksa,” jelas Aidul Fitriciada.
“Maksud bersyaratnya apa? Berlaku dulu, tetapi selama dua tahun diperbaiki. Diperbaiki berdasar apa? Berdasar hukum acara di mana di situ harus ada cantelan bahwa omnibus law itu masuk di dalam tata hukum kita,” ungkap Mahfud.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
Weiterlesen »
Perppu Cipta Kerja, Pekerja Asing Harus Punya Pendamping dari Pekerja Lokal | merdeka.comPada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja mewajibkan pengusaha atau pihak yang mempekerjakan tenaga asing menunjuk tenaga kerja Indonesia menjadi pendamping.
Weiterlesen »
Perppu Cipta Kerja Tetap Tidak Batasi Jenis Pekerjaan Outsourcing | merdeka.comDi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap tidak mengatur tentang batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing.
Weiterlesen »
Polri Siap Kawal dan Amankan Aksi Buruh Tolak Perppu Cipta KerjaPolri siap mengawal dan mengamankan aksi buruh tolak Perppu Cipta Kerja.
Weiterlesen »
DPR: Perppu Cipta Kerja Belum Diserahkan, Belum Kita Pelajari |Republika OnlinePemerintah mengeklaim sudah membahas Perppu Cipta Kerja dengan Ketua DPR.
Weiterlesen »
Perppu Cipta Kerja Jadi Perdebatan, Aturan Baru Ini Wanita Harus TahuAturan terbaru dalam Perppu Cipta Kerja melindungi pekerja-pekerja lain dengan kondisi tertentu dari pemutusan hubungan kerja, termasuk wanita.
Weiterlesen »