Komisi II DPR dan pemerintah pusat akan membahas Undang-undang mengenai status Provinsi Jakarta.
di Kantor DPD Golkar DKI, Selasa . Bertindak sebagai narasumber utama adalah pakar pemerintahan otonomi daerah Ryaas Rasyid, Sadu Wasistiono, dan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
"Kami sebagai partai politik sangat menyambut saran, masukan, kritik terhadap perkembangan dari Undang-Undang Provinsi Jakarta nantinya. Ini akan disampaikan ke Komisi II. Mereka akan membahas UU Provinsi Jakarta, apakah menjadi provinsi umum atau tetap menjadi provinsi khusus," kata Zaki.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemilu 2024 Jalan Terus, Komisi II DPR Agendakan Rapat dengan KPU dan BawasluKomisi II juga sudah menerima rancangan Peraturan KPU (PKPU) dan Bawaslu. Saat ini hal tersebut masih dikaji dan diteliti oleh DPR.
Weiterlesen »
Komisi II DPR: Tak Tepat Sederhanakan Surat Suara Untuk Hemat AnggaranWakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyederhanaan surat suara untuk tujuan penghematan anggaran Pemilu 2024. Dia menilai kalau KPU ingin menghemat anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 maka sebaiknya menghapuskan alokasi anggaran untuk mendesain ulang surat suara, simulasi, dan sosialisasi.
Weiterlesen »
Perombakan Anggota Golkar di Komisi XI DPR Demi Pemilihan Anggota BPK?Tak kurang dari sepekan Partai Golkar kembali merombak personelnya di Komisi XI DPR, gegera pemilihan BPK? partaigolkar
Weiterlesen »
Belum Genap Seminggu Golkar Gonta-Ganti Anggota di Komisi Keuangan DPR, Dapil Jatim Ada 3 OrangBeritaTerpopuler Belum Genap Seminggu Golkar Gonta-Ganti Anggota di Komisi Keuangan DPR, Dapil Jatim Ada 3 Orang golkar_id partaigolkarjatim pemilihananggotaBPK komisikeuanganDPR
Weiterlesen »
Komisi X DPR Jembatani Polemik Forum Dosen SBM dan Rektorat ITBKomisi X DPR yang membidangi pendidikan menjembatani polemik antara Forum Dosen SBM ITB dengan rektorat ITB.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Sebut UU Hak Cipta Taat Asas dengan UUD 1945Para musisi tak perlu meragukan peran negara dalam melindungi hak cipta para musisi.
Weiterlesen »