Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Perppu yang ditandatangani Jokowi pada 12 Desember 2022 tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat Daerah Otonomi Baru Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat daya.
Menurut Feri alasan DOB pun harusnya tidak menjadi persoalan penerbitan Perppu Pemilu. Pasalnya, kata dia, Indonesia juga pernah punya sejarah dimana DOB menunda pelaksanaan Pemilu. "Artinya begini, akan ada yang memperoleh keuntungan dari jumlah provinsi yang ditambah itu. Jadi mohon perlu dipertimbangkan baik- baik dalam melihat Perppu ini. Apakah ini betul-betul kemanfaatan umum atau kepentingan Pemilu yang sesaat saja," jelasnya.
"Tetapi ya tentu ada banyak logika yang dipaksakaan terutama pembagian ini menjelang Pemilu. Kalau memang kajian DOB itu betul-betul harus ada RDOB kan sebenarnya tujuannya sudah harus betul-betul direncanakan dengan baik," ungkap dia. "Sehingga akhirnya yang paling diuntungkan ya partai lama yang betul-betul siap untuk ekspansi ke daerah baru," ujarnya.
Meski demikian, Perppu tidak membatasi bila parpol ingin kembali mengikuti penetapan nomor urut peserta Pemilu yang dilakukan secara undian. Kemudian pada ayat 2 nya berbunyi: ketentuan mengenai pembentukan KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan KPU.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai Perppu memang diperlukan untuk mengakomodasi Dapil di DOB Papua. Tak ada perubahan jumlah anggota DPD dari tiap provinsi dalam Perppu Pemilu tersebut. Artinya, setiap provinsi akan diwakili oleh empat orang anggota DPD.5 dari 5 halamanJadwal Kampanye Tidak BerubahKementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memastikan, tidak ada yang berubah dengan masa kampanye untuk daftar calon tetap bagi calon anggota legislatif di DPR, DPD, DPRD dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Perppu Pemilu Terbit, KPU Beberkan Poin Perubahan Pemilu 2024Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu Pemilu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Weiterlesen »
Perppu Pemilu Telah Terbit, Akomodasi Pemilu di 4 DOB PapuaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Perppu Pemilu telah terbit.
Weiterlesen »
Perppu Pemilu, Nomor Urut Parpol Parlemen Tidak Diganti di Pemilu 2024Dalam Perppu Pemilu, nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 yang memiliki kursi parlemen tidak diganti atau tetap seperti nomor urut saat Pemilu 2019 lalu.
Weiterlesen »
Jokowi Teken Perppu Pemilu, KPU di 4 Provinsi Baru Papua Segera Dibentuk | merdeka.comJokowi Teken Perppu Pemilu, KPU di 4 Provinsi Baru Papua Segera Dibentuk
Weiterlesen »
Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu, Jumlah Anggota DPR Bertambah Jadi 580 OrangPresiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan...
Weiterlesen »