Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen COVID-19.
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah pada Senin siang, 7 Maret 2022 mengumumkan bahwa akan menghapus syarat tes COVID-19 --- baik antigen maupun PCR --- bagi calon pelaku perjalanan dalam negeri atau domestik. Entah itu moda transportasi udara, laut, atau darat, tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes COVID negatif. Namun, ada syaratnya.
Kurang dari 24 jam atau Selasa, 8 Maret 2022, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akhirnya mengeluarkan Surat Edaran yang secara resmi tidak lagi mewajibkan menunjukkan hasil tes negatif dari Virus Corona ketika akan bepergian. Di dalam SE disebutkan bahwa calon PPDN yang baru mendapat vaksin dosis ke-1, wajib melakukan swab test PCR dengan hasil yang tentu saja harus negatif.Merasa tes usap PCR terlalu mahal, Anda dapat melakukan tes antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan.
2 dari 5 halamanPublik Terpecah Atas Kebijakan Terbaru PemerintahKeputusan pemerintah meniadakan kewajiban tes COVID sebelum bepergian membuat publik terbelah dua. Ada yang setuju dan ada pula yang merasa pemerintah terlalu tergesa-gesa. Hal yang kurang lebih sama dilontarkan Sasha, 40 tahun, yang setuju atas kebijakan meniadakan tes COVID-19 saat hendak bepergiaan.Artinya, kata Sasha, kita melawan Virus Corona dari diri sendiri saja dengan tetap memakai masker, tetap menjaga jarak bila memungkinkan, menjaga sistem imunitas tubuh, dan menghindari atau sadar untuk isolasi mandiri bila kontak erat.
"Aku, tuh, dibilang senang, ya, enggak tapi sebal juga engak. Kalau gara-gara itu kasus tinggi lagi, paling berubah lagi," ujarnya. "Seperti yang sering kami sampaikan, yakni bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu kami tegaskan bahwa semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama-sama ini bukan dilakukan secara terburu-buru," kata dia.
Dia juga menepis pendapat jika penghapusan tes antigen dan PCR untuk PPDN menunjukkan pemerintah longgar soal testing COVID-19. Abraham menyebut pemerintah saat ini justru makin spesifik dalam melakukan tes. Pandu mengaku sepakat atau dengan kata lain mendukung kebijakan pemerintah meniadakan tes COVID-19 bagi PPDN.
Ada sejumlah pertimbangan yang membuat Pandu begitu percaya Virus Corona di Indonesia terkendali. Pertama yang terpenting adalah imunitas masyarakat Indonesia sudah tinggi untuk bisa menangkal virus penyebab COVID-19.Sedangkan kata Dicky, baik PCR maupun antigen masih sangat penting dilakukan mengingat situasi COVID-19 di Indonesia belum selesai.
Menurut Dicky, pelonggaran seperti meniadakan tes COVID bagi pelaku perjalanan domestik dapat dilakukan mulai dari daerah-daerah yang sistem kesehatannya sudah kuat, serta masyarakatnya sudah menerapkan prokes dengan baik. Dicky lalu menambahkan bahwa COVID-19 masih menjadi ancaman di Indonesia lantaran fakta menunjukkan bahwa tren angka kematian masih meningkat.
“Prinsipnya, mencegah lebih baik daripada terjadi infeksi. Semua aspek pencegahan itu harus diperkuat,” katanya. Senada dengan Pandu, Nadia pun menyebut rasa-rasanya tidak mungkin me-nol-kan kasus COVID-19. Bagaimana juga pada akhirnya semua orang dari seluruh dunia akan hidup berdampingan dengan COVID-19.
"Ini yang harus kita gelorakan, yang harus kita semangatkan lagi untuk kepala daerah berinisiasi menjemput bola agar target vaksin lengkap tahap kedua mendekati vaksin yang pertama," Rahmad menambahkan. Dunia memang sudah memiliki vaksin. Akan tetapi tidak berarti kita berhenti dalam upaya untuk melihat di mana virus itu berada.Strategi tes di era cakupan vaksinasi yang semakin membaik akan lebih bersifat target oriented . Tes juga harus dapat diakses dengan cepat, mudah, dan murah.
Kombinasi vaksin dan tes akan menurunkan transmisi komunitas ke titik di mana virus dapat dikendalikan secara efektif.